Pemerintah Diminta Kaji Ulang Hubungan Kerja Sama dengan Arab Saudi

0
371

Jakarta, SULUTREVIEW

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Charles Honoris mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Arab Saudi  terkait hukuman mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Majalengka, Tuty Tursilawati.

“Kemarin ada MOU, saran saya harus dibatalkan pemerintah harus membuat kebijakan untuk tidak mengirimkan buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia ke negara-negara tujuan di mana proteksi atau perlindungan hukum terhadap pekerja itu rendah,” katanya pada diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Daftar Panjang TKI Dihukum Mati” di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan (1/11/2018).

Selanjutnya mendorong negara-negara tujuan untuk memiliki regulasi atau membuat regulasi yang kuat,  sesuai dengan standar perlindungan HAM internasional. Hal itu untuk melindungi tenaga kerja yang terlepas dari suku bangsa apapun.

“Dalam negeri sendiri kita harus berpikir keras terkait penerapan hukuman mati Indonesia, karena dengan masih menerapkan hukuman mati di Indonesia,  kita tidak akan memiliki kapasitas moral untuk berbicara di dunia internasional terkait penghentian hukuman mati,” ujarnya.

Anggota DPR lainnya dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha mengamini pemerintah melakukan  moratorium terhadap pengiriman tenega kerja ke luar negeri.

“Saya setuju dengan Bapak Charles tadi perlu ada moratorium kembali  terhadap tenaga kerja kita yang dikirim kesana, bagaiman orang kampung kampung yang biasanya di pedalaman Jawa Barat, tidak menguasai bahasa Arab dan tidak memiliki keterampilan tertentu bekerja  ke sana,” katanya.

Yang pasti, sepanjang kualitas sumber daya manusia kita kurang begitu baik,  apalagi soal Bahasa Arab,  sebaiknya kita melakukan moratorium, kuncinya.(rizal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here