JAKARTA, SULUTREVIEW
Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan carut marut persoalan impor pangan ini berawal dari UU Pangan (UU No. 18 Tahun 2012) yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah saat ini.
“Amanah dari UU Pangan menyebutkan pemerintah wajib membentuk badan pangan nasional. Badan ini langsung di bawah presiden dan diberi kewenangan untuk membentuk badan usaha dalam penyediaan pangan, distribusi pangan,” katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR kerja sama Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Biro Humas MPR dengan tema “Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan” di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
Seharusnya badan pangan nasional itu sudah dibentuk pada Oktober 2015. Namun belum terealisasi, tambahnya.
“Kalau badan pangan nasional ini ada, saya sangat optimis tata niaga, mekanisme, prosedur, akan terorganisir dan mengurangi moral hazard, dan bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani serta nelayan,” katanya.
Ironisnya dari sisi anggaran Kementan saat ini rata-rata hanya 1% dari APBN. Sehingga dirinya pesimis anggaran sebesar itu ketahanan pangan akan terwujud.
“Untuk menuju pada ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, Kementan yang bertanggungjawab di bidang pangan hanya mendapat anggaran 1% dari APBN. Apakah bisa dengan anggaran sebesar itu?” Sergahnya.
Sehingga, lanjutnya hal-hal yang terkait dengan persoalan pangan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Idealnya Kementan mendapat anggaran minimal 10% untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan, tegasnya.
Sedangkan Staf pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan IPB, Prima Gandhi menilai kunci ketahanan pangan adalah gerakan diversifikasi pangan.
Diversifikasi pangan belum menjadi perhatian Kementerian Pertanian. Kementan hanya berbicara soal inovasi dan infrastruktur pertanian. Karena itu, lanjutnya, ketahanan pangan di Indonesia bisa tercapai bila ada komplementer bahan makanan pokok. Kalau masih bergantung hanya pada beras maka ketahanan pangan sulit tercapai.
“Jadi kita harus mengarus-utamakan diversifikasi pangan lokal agar kita tak lagi tergantung pada impor beras,” kuncinya.(rizal)
