MANADO, SULUTREVIEW
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengukuhkan pengurus Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) periode 2018-2023 yang diketuai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr Pricilla Flora Kalalo SH MH.
Pada kesempatan yang dirangkaikan dengan Forum Group Discussion (FGD) dan Dialog Kebangsaan ini, Agus disambut antusias kalangan mahasiswa, dosen dan undangan yang ada di lantai 5 Fakultas Hukum Unsrat, yang mengajukan berbagai pertanyaan mulai soal demokrasi hingga #gantipresiden 2019.
“Akibat dari revolusi atau transisi teknologi, kita tergagap-gagap untuk menghadapi perubahan. Dalam hal ini adalah berita bohong atau hoax. Tetapi saatnya pemerintah sudah mulai merumuskan kebijakan-kebijakan untuk merespon tantangan-tantangan semacam itu,” katanya di aula lantai 5, FH Unsrat, Senin (27/8/2018).
Akan hal itu, Agus menegaskan bahwa yang terpenting adalah penegakan hukum dan pemerintah sudah mulai melaksanakan upaya penegakan hukum itu secara efektif.
“Untuk itu kita apresiasi Polri yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk bisa mengurangi penyebaran dari berita-berita bohong tersebut. Dan yang penting adalah kemampuan teknologi informasi di kalangan publik. Memang tidak mudah mengatasinya, tetapi itu tergantung kepada kita mau tidak kita percaya berita bohong,” tandasnya.
“Bagaimana kita bisa membedakan antara berita bohong dan tidak bohong dan itu semua akan berpulang kepada kita. Karena masalah itu tidak hanya dihadapi oleh Indonesia Amerika yang sudah 200 tahun mengalami demokrasi juga masih berhadapan dengan perkembangan masuknya teknologi informasi semacam ini ke dalam tahapan pilpres Amerika,” urainya.
Bertemakan ‘Pengamalan Nilai-nilai Luhur Pancasila dan Penguatan Kebhinekaan Guna Menjaga Keutuhan NKRI dalam Menyongsong Pemilu 2018’, Dekan FH Unsrat, Dr Pricilla Flora Kalalo SH MH mengatakan pada tahun 2016 telah diadakan perekrutan langsung oleh Lemhanas bertempat di Kota Manado sebanyak 100 orang peserta sudah direkrut dan dilatih selama 10 hari. Sebelum itu ada pelatihan juga untuk Taplai yang cuma 7 hari.
“Maikel Nainggolan dosen FH Unsrat, adalah salah satu lulusan Lemhanas. Kami memberikan apresiasi. Sebab untuk ikut Lemhanas masih sangat sulit. Tetapi mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Kalalo yang memiliki jabatan sebagai dekan sangat mengharapkan sekali, adanya panduan mata kuliah kebangsaan.
“Dalam beberapa dialog yang sudah dilakukan oleh alumni, ada satu permintaan kami dari kelompok akademisi, yakni adanya panduan mata kuliah Pancasila yang dilaksanakan di 11 fakultas. Di mana Fakultas Hukum ada 725 mahasiswa. Dan kalau rata-rata setiap fakultas ada 200 siswa jadi ada ribuan di Unsrat,” sebutnya.
“Hal ini akan sangat bagus sekali karena diberikan selama satu semester, jadi akan sangat baik bagi mahasiswa karena punya bahan ajar yang dikeluarkan Lemhanas,” tandasnya.
“Hal ini sedang kita kaji, nanti akan kita formulasikan dengan yang diterapkan di Unsrat. Kita hidupkan kembali bentuk pendidikan yang sudah efektif. Tetapi karena politik dianggap tidak efektif, makanya kita cari pola yang tepat yang sesuai dengan generasi saat ini,” sambung Agus.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Sulut, Ir Ronny Ronald Lumempouw MARS, dalamp pengukuhan Taplai Sulut masa bakti 2018-2023 berharap pengurus yang ada dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.(hilda)
