Manado, SULUTREVIEW – Taman Nasional Bunaken menjadi kebanggaan destinasi wisata di Sulawesi Utara (Sulut). Sayangnya, pengelolaan yang seharusnya ditangani secara nasional ini belum optimal.
“Banyak keluhan terkait pengelolaan Taman Nasional Bunaken. Contohnya banyaknya sampah di laut yang dikeluhkan wisatawan. Ini bisa menjadi pendorong untuk melakukan pengelolaan lebih baik lagi,” kata Djoni Rolindrawan, Ketua Fraksi Partai Hanura MPR RI di sela-sela press gathering pimpinan MPR dengan wartawan parlemen di Bunaken, Sulawesi Utara, Sabtu (14/4/2018).
Djoni Rolindrawan bersama wartawan parlemen yang mengunjungi Bunaken dan Pulau Siladen, kembali menyebutkan Taman Nasional Bunaken ini jika dikelola secara nasional (pemerintah pusat) karena banyak pemda kabupaten yang terlibat.
“Mungkin anggaran yang belum memadai untuk mengelola taman nasional ini. Kalau anggaran dari tahun ke tahun tidak berubah maka tidak ada yang bisa diharapkan,” katanya.
Selain anggaran, Djoni juga menyebut faktor budaya atau kultur kita seperti perilaku membuang sampah sembarangan. “Tadi melihat bawah laut melalui kaca di kapal terlihat banyak sampah. Taman Nasional Bunaken ini seharusnya mendapat perhatian juga,” pintanya.
Menurut Djoni, potensi wisata Bunaken ini kalau tidak dikelola dengan baik bisa sia-sia juga. Masalah pengelolaan adalah persoalan anggaran. Karena itu anggaran untuk sektor pariwisata ini perlu dinaikkan.”Apa yang dilakukan MPR? Ini terkait dengan rencana MPR untuk merumuskan kembali GBHN. Dalam GBHN itulah bidang ekonomi khususnya pariwisata diperhatikan,” tukasnya.(rizal)
