Mangindaan : Daerah Butuh Kepala Daerah Profesional

0
279

Riau, SULUTREVIEW – Wakil ketua MPR RI Letjen (purn) EE Mangindaan menegaskan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota di Sulut, dibutuhkan figur pemimpin yang mengerti tugas dan fungsi pemerintah daerah (pemda).

“Pemimpin harus mengerti organisasi Pemda. Gimana tugas dan fungsinya,” kata Gubernur Sulut 1995-2000 ini, usai memimpin delegasi MPR RI dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka kunjungan kerja ke daerah perbatasan, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (11/12/2017).

Menurut Mangindaan dibutuhkan pemimpin yang profesional adalah kebutuhan mendesak dan urgent. Selanjutnya aceptabilitas dan integritas perlu di perhatikan. Artinya bisa diterima rakyat dan sesama. Serta bisa dimengerti oleh atasannya. Yang pasti calon tersebut merakyat dengan memudahkan rakyat berkomunikasi, kata Lape sapaan politisi Partai Demokrat itu.

“Rakyat bisa komunilasi dengan dia (pemimpin) untuj bertindak profesional,” tukasnya.

Pada bagian lain terkait daerah perbatasan. Lape, sapaan akrab Mangindaan mempersilakan cari tahu saat dirinya menjabat Menhub.

“Silakan cek, brapa banyak bantuan yang di terima saat saya menjadi Menhub, brapa banyak yang kita bangun pelabuhan dan kapal yang kita datangkan. Cuma saya gak mau bilang saja,,” tukasnya.

Lape mengaku masyarakat di perbatasan merupakan benteng Pancasila. Karena itu perhatian harus secara penuh dicurahkan pada masyarakat perbatasan dalam rangka menjaga Pancasila. “Karena benteng Pancasila ada di perbatasan,” tukasnya.

Hadir dalam pertemuan ini Gubernur Kepulauan Riau Dr H Nurdin Basirun, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Drs Robert Simbolon, MPA, Kapolda Irjen Pol Didid Widjanardi, Danlantamal IV Laksamana Pertama Ribut Eko S, Danlanud Kol Pnb Moh Dadan, Kasrem 033 Wira Pratama Kol Inf Martin SM Turnip serta perwakilan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi.

Mangindaan mengungkapkan kunjungan kerja MPR ke daerah perbatasan merupakan bentuk perhatian MPR pada daerah perbatasan. Bukan hanya perbatasan di daerah Kepulauan Riau tapi MPR telah mendatangi ke daerah perbatasan lainnya.

“Kami memantau dan mendengar permasalahan di daerah perbatasan,” kata anggota Komisi II DPR ini.

Hal utama yang dihadapi pada semua daerah perbatasan di Indonesia, lanjutnya masalah keamanan, kesejahteraan, kurangnya struktur dan infrastruktur dasar sosial. Kesejahteraan dan keamanan ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa kesejahteraan maka keamanan tidak tercapai. Tanpa keamanan, kesejahteraan juga sulit dicapai.

“Dukungan TNI untuk mengawal keutuhan NKRI baik dalam konsep pertahanan maupun teritorial. Kepolisian dalam konteks Kamtibmas dan penegakan hukum, para tokoh masyarakat, rohaniawan, budayawan, dan lainnya, serta pemerintah sendiri,” bebernya seraya menambahkan Semuanya penting bagi mewujudkan kehidupan di masyarakat maju dan sejahtera.(rizal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here