Banyuwangi, SULUTREVIEW – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Banyuwangi. Hal itu dalam rangka melihat pelaksanaan pembangunan desa, khususnya terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan publik di tingkat desa.
Rombongan Komite I DPD RI ini dipimpin Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Benny Rhamdani.
Benny menilai, perkembangan pemerintahan desa di Banyuwangi sudah berjalan dengan baik. Apalagi berbagai program yang diinisiasi pemkab bisa sinergis dengan desa. “Pembangunan desa di Banyuwangi ini sudah berjalan baik. Bisa saya kasih nilai A plus,” kata Bemny anggota DPD dapil Sulut dalam rillisnya, Senin (4/12/2017)
Anggota Komite I Muhammad Mawardi menambahkan perkembangan desa di Banyuwangi yang dilengkapi dengan TIK ini merupakan modal penting dalam pengembangan desa. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari Banyuwangi.
Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko mengaku desa harus menjadi garda terdepan pelayanan publik.
“Banyuwangi telah memiliki Smart Kampung, program pengembangan desa dari berbagai sektor dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Ini bagian dari uupaya pemerintah, untuk bisa mengarahkan Dana Desa sesuai dengan semangat yang melatarbelakangi dari adanya UU Desa,” urainya seraya menambahkan siapkan pula instrumen sistemnya berupa e-village budgeting dan e-monitoring system agar pelaksanaan inovasi di desa bisa akuntabel, sehingga para aparatur desa juga nyaman bekerja karena pertanggungjawabannya sesuai di sistem tersebut.
Smart Kampung Banyuwangi sendiri mensyaratkan adanya tujuh kriteria, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria itu dibantu oleh pemanfaatan TIK, di mana saat ini sudah ada 133 desa yang teraliri fiber optic.
Selama di Banyuwangi, rombongan anggota DPD RI ini mengunjungi sejumlah lokasi pelayanan publik. Yakni mal pelayanan publik yang merupakan pusat pelayanan publik yang mengintegrasikan 142 jenis pelayanan dari berbagai sektor, Desa Ketapang yang data kependudukannya telah terintegrasi dalam sebuah sistem, dan Desa Tamansari – desa percontohan smart kampung. Selanjutnya menggelar rapat kerja dengan sejumlah kepala desa guna mendapatkan masukan terkait pelaksanaan UU Desa di daerah. (rizal)
