Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan MPR /DPR dan DPD terus mendesak pemerintahan Presiden Jokowi dan JK untuk segera memikirkan dan memprioritaskan soal pulau-pulau perbatasan.
“Prioritas pembangunan agar tidak ada kesenjangan dengan negara perbatasan,” katanya pada pembukaan Press Ghatering pimpinan MPR RI dengan Koordinatoriat Waryawan MPR/ DPR/DPD RI di Salah satu Hotel di Kepualaun Riau(Kepri), Jumat malam (17/11/2017).
Menurut politisi Golkar menyebut Kepri harusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Tapi apa yang terjadi selalu kalah cepat dengan negara tetangga.
“Sebenarnya kita bisa lebih maju dari Singapura dan Malaysia, namun kita selalu kalah cepat. Contoh, saat Bandara Singapura over load. Kepri atau khususnya Tanjungpinang, awalnya akan dijadikan sebagai Home Base Garuda. Dan akan dibangun Bandara Internasional, tapi faktanya kita kalah cepat dimana Singapura malah membuat terminal tambahan,” ungkapnya.
Selain itu, ada potensi-potensi kejahatan di sektor ekonomi. “Karana pulau ini dijadikan pintu masuk barang-barang ilegal seperti beras Vietnam, sebagai jalur-jalur tikus juga dimanfaatkan bandar narkoba dari Malaysia,” katanya.
Atas persolan tersebut pemerintah harus hadir. “Ini yang harus kita kaji, kita cermati daerah-daerah di perbatasan. Kita berharap pemerintah cepat membuat solusinya,” tandasnya. Terkait budaya juga di singgungnya.
“Bahkan disini dulu saya pernah punya pengalaman, saat beli bola golf malah transaksinya pakai dolar Singapura, ini kan gak bener, harusnya mereka yang nukar dolarnya ke rupiah. Kalau diterapkan sistem dolar disini kan rasa nasionalisme kita terkikis,” kilahnya. Yang pasti, tidak hanya Kepri tapi juga wilayah perbatasan lainnnya.
“Tidak hanya Kepri, tapi juga Kalimantan, bahkan di nunukan itu warga pakai gas LPG buatan Malaysia bukan dari pertamina. Dan petani sawit disana tidak punya pabrik, yang akhirnya dijual ke Malaysia, akhirnya kita kehilangan devisa,” kuncinya.(rizal)
