Jakarta, SULUTREVIEW – Anggota DPD RI asal Sulut, Ir Stefanus BAN Liow mendesak pemerintah pusat pada tahun 2018 mengangkat Honorer K-2 menjadi PNS.
Serta membuka formasi pengangkatan PNS sesuai kebutuhan daerah terutama tenaga guru dan kesehatan. Hal tersebut di sampaikan dalam Laporan kegiatan didaerah dalam rangka penyerapan aspirasi selang tgl 21 Okt-12 Nov 2017 dalam Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V Konpleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/11)
Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua Dr Oesman Sapta, Wakil Ketua Letjen Purn Marinir Dr Nono Sampono dan Prof Dr Ir Darmayanti Lubi. Menariknya dihadiri Ketua dan Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Program Pasca Sarjana Unima Tondano Dr Wilson Bogar dan Dr Charles Tangkau, MAP..
Selanjutnya, pemerintah harus serius menaruh perhatian dalam pembangunan insfrastuktur dan SDM di wilayah perbatasan nusa utara. Bahkan mendukung terhadap investasi energi terbarukan geothermal, yakni PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong agar memberikan kontribusi PAD yang bersumber dari CSR, PNBP dan bonus produksi kepada Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa.
Di samping perekrutan tenaga kerja diseputaran lokasi eksplorasi geothermal,” ungkapnya. Terkait kegunaan efektifnya program ketahanan pangan maka mendorong DPD RI pengadaan gudang beras di Kota Tomohon, perubahan status jalan nasional di Kota Tomohon. Terkait kesehatan,” katanya.
“DPD mendorong Pemerintah pusat harus melakukan pemetaan kebutuhan tenaga perawat dan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas dan tenaga kesehatan di RSUD Kota Tomohon. Begitu juga pemetaan guru di daerah, pengaturan atas pemisahan UU tentang guru dan dosen mengingat karakteristik dan pengelolaan,” kuncinya.(rizal)
