Komisi XI DPR-RI Nilai Pembangunan Infrastruktur tak Merata

0
269

Jakarta, SULUTREVIEW – Anggota Komisi XI DPR-RI, Ecky Awal Mucharam melihat pembangunan sekarang ini bukan untuk masyarakat kecil dan menengah, melainkan hanya bisa dinikmati oleh para ekonomi atas karena pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, yang menikmati mereka yang punya mobil dan berduit saja.

“Jika banyak membuat jalan jenis tol artinya pemakai harus bayar, sehingga ini juga mempengaruhi pengeluaran masayarakat yang menggunakan jalan tol itu,” tegasnya dalam diskusi tema “APBN 2017 dan Daya beli Masyarakat” di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis(5/10/2017)

Ada juga yang sangat memprihatinkan jika dilihat dari data pembayar pajak, maka yang terkaya itu bukan dari pribumi. Sehingga perlu ditanyakan kemana saja pribumi?

“Nah, yang sangat mengherankan kita, mereka sudah kaya, tapi minta tax amnesty juga,” tukas politisi dari PKS itu.

Sedangkan Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat menilai sekarang ini terjadi penurunan daya beli masyarakat menengah dan kecil karena perkembangan ekonomi di strata ini berjalan lambat.

“Selain itu, harga yang tidak terkendali semua naik, sedangkan pendapatan masyarakat tetap sementara harga mahal, sehingga terjadi penurunan daya beli,” kata Herman.

Menurutnya, sewaktu dia di Komisi IV membidangi Pertanian, dia sempat menyayangkan terjadinya salah data antara lapangan dengan di kementerian.

Saat itu terjadi gagal panen kena hama hama di daerah Jawa Barat ada 10 hektar sesuai laporan para petani, tetapi saat rapat kerja di komisi IV DPR dilaporkan gagal panen itu hanya satu hektar saja.

“Jika begini terus terjadi, maka masalah di lapangan belum dapat diatasi secara tuntas. Padahal keinginan kita adalah apa yang dialami masyarakat seperti petani harus diatasi sehingga persoalan yang dihadapi mereka terbantu,” ujarnya.

Jika kejadian ini merambat ke sektor kementerian lainnya, antara data di lapangan dengan laporan berbeda jauh, maka masalah yang harus cepat diatasi, menjadi tidak teratasi.

“Semestinya data yang dipakai oleh kementerian itu akurat tidak berbeda, sehingga saat mengatasi masalah akan tepat sasaran,” kuncinya.(rizal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here