Tokoh Adat Jeffry Mamentu Dukung Penguatan FKDM di Bitung, Kewaspadaan Dini Penting Jaga Stabilitas Daerah

BITUNG, Sulutreview.com – Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dinilai strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kondusivitas kehidupan sosial di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

Dukungan terhadap penguatan peran FKDM tersebut disampaikan tokoh adat Bitung, Jeffry Mamentu.

Menurutnya, kewaspadaan dini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Ia menilai, keberadaan FKDM dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, khususnya untuk mendeteksi berbagai potensi persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar.

Secara regulasi, penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Dalam kerangka tersebut, FKDM memiliki fungsi menjaring, menampung, mengkoordinasikan, serta mengkomunikasikan informasi dari masyarakat terkait potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), termasuk gejala bencana.

Informasi yang dihimpun selanjutnya dapat disampaikan dalam bentuk laporan dan rekomendasi kepada kepala daerah maupun Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah antisipatif.

Bagi Kota Bitung yang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang beragam, keberadaan FKDM diharapkan mampu memperkuat deteksi dini melalui pendekatan persuasif, komunikasi terbuka, serta kolaborasi lintas elemen.

Namun demikian, efektivitas FKDM tidak cukup hanya diukur dari keberadaan organisasi maupun struktur kepengurusan.

Lebih dari itu, diperlukan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi yang berkelanjutan, kejelasan mekanisme pelaporan, serta tindak lanjut pemerintah terhadap setiap informasi yang disampaikan.

Selain itu patut dicatat, bahwa kinerja Kesbangpol harus juga seiring sejalan bekerja kolaborasi untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan FKDM demi menjaga stabilitas keamanan dan mendeteksi dini setiap pergerakan kejadian-kejadian yang mengganggu ketentraman masyarakat.

Jangan seperti yang sudah diberitakan di media bahwa Kesbangpol sepertinya tidak mendukung penuh akan kegiatan FKDM di Bitung ini, itu sangat salah besar sebab FKDM ini pembentukannya dari Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) bukan hanya spontanitas pemerintah Kota.

“Kesbangpol dan FKDM harus terus berkolaborasi dalam menjalankan program-program dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hal-hal pencegahan akan stabilitas keamanan. Sebab FKDM adalah mata dan telinga masyarakat;” ujarnya.

Jika Kesbangpol tidak mendukung FKDM seperti di Bitung ini, kinerja Kaban patut dipertanyakan.

“Kalau perlu kami usulkan kepada Pak Wali Kota Bitung agar Kaban Kesbang diganti saja,” tegasnya.

Kan jika terang-terangan Kesbangpol dan FKDM bersinergi akan sangat menguntungkan terhadap seluruh masyarakat Bitung, terlebih Pemerintah Kota Bitung dalam memperkuat gejolak kamtibmas ditengah-tengah masyarakat.

“Saya kira hanya itu pendapat saya dan juga sekedar sharing tentang pengalaman saya dulu. sebab saya juga mantan anggota FKDM di era kepemimpinan Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban SE M.SI,” tutupnya.(zet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *