Bitung, Sulutreview.com– Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang. Akhirnya pihak DPRD dan Pemerintah Kota Bitung sepakati 2 Ranperda yaitu Ranperda Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah.

Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD kesepakatan 2 Ranperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama pada Selasa (17/11/2026).

Pada rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Vivi Jeanete Ganap SE dan Wakil Ronald Kansil SH dan Wakil Keegan Kojoh S.Pi serta Sekda Ir Ruddy Theno ST MT MAP mewakili Wali Kota Bitung Hengky Honandar SE dan Wakil Wali Kota Randito Maringka S.Sos

Persetujuan bersama itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung ke-14 Masa Persidangan Pertama Tahun Ketiga Tahun Sidang 2026–2027.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, diwakili Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ignatius Ruditerno, ST., MT., yang menyampaikan sambutan pemerintah daerah sekaligus menyatakan persetujuan terhadap kedua Ranperda tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kota Bitung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses pembahasan kedua Ranperda,” kata Rudy.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai koreksi, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhir telah dicatat dan diperhatikan secara saksama oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat akan menjadi landasan pemerintah daerah dalam menata berbagai aspek kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Prioritas pelaksanaannya, kata Rudy, mencakup penataan ketertiban fasilitas umum, bangunan, lingkungan, lalu lintas dan jalan, serta ketertiban sosial.
“Pemerintah Kota Bitung berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan DPRD melalui langkah-langkah konkret di lapangan setelah regulasi tersebut resmi berlaku,” ungkapnya.
Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan mengatur sejumlah aspek penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.
Cakupannya meliputi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, pembinaan kearsipan, penyelenggaraan dan pengelolaan arsip, organisasi kearsipan, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana.
Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur pendanaan dan penyelamatan arsip, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, hingga pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan.
“Setelah seluruh tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan rampung dan tercapai kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kota Bitung menyatakan setuju agar kedua Ranperda ditetapkan menjadi Perda Kota Bitung,” kata dia.
Sementara itu Ketua DPRD Vivi Jeanete Ganap SE berterimah kasih atas keterlibatan Panitia Khusus antara pihak DPRD dan Pemkot sehingga 2 Ranperda ini bisa disepakti dengan segala baik.(zet/Advetorial)






