Harga Rica Melonjak Rp160 Ribu, DPRD Sulut Minta Pemprov Perkuat Pengawasan Pasar

MANADO, Sulutreview.com – Harga cabai rawit atau rica yang melonjak hingga Rp160 ribu per kilogram di sejumlah pasar tradisional Sulawesi Utara mendapat perhatian DPRD Sulut. Pemerintah provinsi didorong memperkuat pengawasan distribusi dan mengambil langkah antisipatif agar gejolak harga tidak terus membebani masyarakat
Legislator DPRD Sulut, Pierre Makisanti, secara tegas meminta agar penanganan stabilitas harga tidak bersifat musiman.
“Kami berharap ini bukan sekadar sesaat, namun perlu direncanakan sejak sekarang agar ke depan tidak lagi terjadi permainan harga rica yang merugikan rakyat,” ujar Pierre, Rabu (16/9/2026).
Ia menekankan pentingnya konsistensi pasokan secara berkelanjutan serta penindakan tegas terhadap spekulan atau oknum yang sengaja menimbun barang di tengah kesulitan ekonomi warga. Operasi pasar, menurutnya, juga tidak boleh hanya terpusat di satu titik, melainkan harus diperluas hingga ke Kabupaten Minahasa dan wilayah kepulauan.
Senada dengan itu, legislator asal Daerah Pemilihan Kota Bitung dan Minahasa Utara, Nicky Lomban, menyoroti pentingnya mitigasi dan perencanaan berbasis siklus musiman.
“Lakukan antisipasi sejak dini terhadap waktu-waktu ketika biasanya harga naik sehingga operasi pasar dilakukan secara terencana, bukan reaktif. Termasuk jaga pasokan hingga Natal dan Tahun Baru ketika adanya pengaruh El Nino,” ucap Nicky.
Di sisi lain, Amir Liputo menduga ada faktor distorsi pasar di balik meroketnya komoditas dapur tersebut. Ia mendesak operasi pasar digenjot secara masif hingga harga kembali ke level yang wajar sesuai mekanisme pasar yang sehat.
“Kenaikan harga bukan semata-mata karena kekurangan pasokan. Melainkan ada permainan penumpukan barang oleh pihak-pihak tertentu saat pasokan menipis,” ungkap Amir blak-blakan.
Mahalnya harga rica ini kontan menjadi keluhan berat bagi masyarakat Sulut di tengah kondisi ekonomi yang dinilai makin menantang. Publik kini menanti langkah konkret dan keberpihakan nyata dari Pemprov Sulut untuk mengurai benang kusut rantai pasok dan memberantas praktik penimbunan demi meredakan beban rakyat di Bumi Nyiur Melambai. (**)