Manado, Sulutreview.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan agenda prioritas nasional, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah fokus pada realisasi yang dipercepat.
Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, selaku Ketua Satgas Percepatan MBG, mengatakan keberhasilan program, sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota.
“Kunci keberhasilan program MBG terletak pada data sasaran penerima manfaat,” ungkap Mailangkay saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program MBG yang dirangkaikan dengan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Kantor Gubernur Sulut, Jumat (5/12/2025).
Pemutakhiran data sasaran penerima manfaat, jelas Mailangkay mencakup
Siswa PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, ibu hamil dan ibu menyusui, Balita dan anak terlantar.
Menurutnya, masih didapati sejumlah daerah yang belum menyampaikan data lengkap. Akibatnya, akan menghambat distribusi anggaran dan penyaluran paket MBG di lapangan. Karena kelengkapan data merupakan fondasi utama.
Program ini tidak bisa berjalan dengan optimal tanpa didukung oleh data yang akurat. Bahkan akan rawan sasaran,” ucapnya.
Sejumlah wilayah yang sampai saat ini, belum terjangkau, dikatakan Mailangkay meliputi Manado Tua dan Bunaken. Kendalanya adalah komunikasi dengan penyedia paket makanan bergizi yang merupakan investor pengelola.
“Saya meminta agar pihak terkait agar melakukan percepatan. Dengan begitu tidak ada wilayah yang tertinggal program MBG,” ujarnya.
Salah satu hal penting yang perlu diantisipasi dalam realisasi MBG adalah inflasi, yang dipicu oleh gejolak harga bahan pokok. Seperti kenaikan harga beras.
“Pada bulan Desember biasanya terjadi lonjakan konsumsi masyarakat, yang akan berdampak pada harga bahan pokok. Sehingga menyikapi kondisi ini, stabilitas pangan mendapat perhatian khusus,” tandasnya.
Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian adalah beras, bawang merah dan bawang putih, cabai rawit hingga daging ayam ras. Sebagai stabilitas harga, maka
Pemprov Sulut akan memperkuat operasi pasar, memperhatikan kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan stok pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Mailangkay menambahkan, Pemprov Sulut akan meningkatkan kolaborasi lintas sektor, sehingga kinerja yang dilakukan dapat termonitor dengan baik.
Pada kesempatan ini, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulut, Renold Asri mengatakan inflasi Sulut pada bulan Oktober 2025, levelnya berada sedikit di bawah rentang sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 1,48 persen (yoy).
Dikatakan Renold, inflasi Sulut akan terus dikawal sehingga tetap terjaga. Upaya ini adalah langkah untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Sinergi pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025 akan berbuah manis,” imbuhnya.(advertorial)
