Manado, Sulutreview.com – Harga beras dalam beberapa pekan terakhir di Kota Manado mengalami kenaikan signifikan,
untuk beras medium yang sebelumnya berkisar Rp11.000–Rp12.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp14.000–Rp15.500 per kilogram. Sedangkan beras premium bisa mencapai Rp17.000 per kilogram.
Menghadapi gejolak harga tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus meresponsnya dengan melakukan operasi pasar, dengan maksud tidak terjadi kelangkaan beras.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Sulut bersama Bulog, akan melakukan operasi pasar yang dimulai pada Kamis (10/07/2025). O
Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Denny Mangala, mengatakan bahwa kelangkaan beras tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara saja, tetapi seluruh Indonesia.
“Untuk mengantisipasi kelangkaan ini, maka gubernur telah memerintahkan untuk melakukan operasi pasar, khususnya di tempat yang rawan kelangkaan beras,” kata Mangala.
Operasi pasar ini akan dipimpin langsung oleh Asisten 2 Pemprov Sulut Christian Talumepa dan akan melibatkan insntansi terkait, yakni Bulog maupun Dinas Perdagangan. “Pemprov Sulut akan turun langsung mengecek informasi terjadinya kelangkaan beras yang terjadi saat ini,” jelasnya
Menurut Mangala, jika masyarakat menemukan informasi akan adanya penimbunan beras secara sengaja oleh para tengkulak, maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk diproses hukum.
“Jika ditemukan adanya penimbunan beras, kita akan tindak tegas. Sangat diharapkan adanya kerja sama dari masyarakat untuk melaporkannya,” tukasnya.
Terkait adanya kelangkaan beras, Mangala menyebutkan bukan hanya fenomena lokal di Sulut, tetapi menjadi dinamika nasional yang melanda hampir seluruh provinsi.
“Namun Pemprov Sulut di bawah arahan langsung gubernur, tidak tinggal diam. Langkah strategis sedang disiapkan secara cepat dan terukur,” tandasnya.
Pihak Pemprov Sulut, sebut Mangala telah melakukan koordinasi bersama instansi terkait termasuk Bulog yg dipimpinan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi kelangkaan beras di Sulut.
Melalui operasi pasar, Mangala berharap dapat mengawal harga, tanpa bermaksud mengintervensi harga. Mlainkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi yang paling terdampak oleh fluktuasi harga beras.
“Masalah beras bukan semata-mata soal distribusi, tapi menyentuh aspek hulu hingga hilir. Karena itu, gubernur terus mendorong peningkatan produktivitas petani lokal dan revitalisasi sistem logistik pangan daerah,” terang Mangala.
Melalui stabilitas harga bahan pokok terutama beras yang menjadi perhatian utama pemerintah melalui operasi pasar dan distribusi stok cadangan.
“Pemprov akan memperkuat pengawasan harga dan distribusi oleh Satgas Pangan, guna menghindari praktik spekulatif yang dapat merugikan konsumen. Langkah ini diambil bukan hanya untuk mengatasi gejolak sesaat, tapi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kehilangan daya beli dan tetap mendapatkan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang wajar,” tutup Mangala.(hilda)
