Manado, Sulutreview.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memberikan perhatian serius pada gejolak harga yang menjadi pencetus terjadinya inflasi di daerah.
Menurutnya, inflasi di Sulut selama periode 2023 dinilai klasik. Kondisi tersebut disebabkan oleh terkereknya harga bawang rica (cabai) dan tomat atau yang kerap disebut dengan barito. Namun belakangan, akibat kondisi elnino inflasi yang terjadi didorong oleh beras.
Salah satu upaya untuk menjaga dan mengendalikan inflasi, Gubernur Olly mengusulkan agar setiap rumah tangga akan diberikan bibit cabai atau rica gratis.
Ia berharap usulan tersebut secepatnya direspon Pemerintah Kota Manado, untuk selanjutnya membagikan bibit sebanyak 5 hingga 10 polybag.
“Pembagian bibit ke masyarakat ini akan sangat efektif mengantisipasi inflasi. Sebab, nantinya, saat dipanen, masyarakat dapat memperoleh sekitar seperempat liter cabai. Itu cukup untuk dua hari. Begitu seterusnya sehingga daerah kita tidak mengalami inflasi yang tinggi,” ucap Gubernur Olly saat menghadiri agenda penting High Level Meeting (HLM) TPID Sulut 2023 yang dilaksanakan di aula BI Sulut, pada Sabtu (04/11/2023).
Saat ini, harga cabai mampu berada di level Rp70 hingga Rp100 ribu per kilogram. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga saat kekurangan stok, tidak memungkinkan, Sulut untuk mengambil dari daerah lain.
“Harga cabai di Surabaya per kilogramnya dipatok Rp65 ribu per kilogram. Jadi tidak memungkinkan untuk membeli dari luar daerah. Untuk itu, tanam cabai di polybag adalah cara yang tepat,” ujarnya.
Gubernur Olly sempat mengisahkan, pada beberapa waktu lalu, sempat membeli cabai dari Surabaya, ketika itu harga Rp35 ribu per kilogramnya.
“Saya pasok dengan Hercules dari Surabaya, karena stoknya murah dan melimpah. Kebijakan itu dilakukan karena untuk mengimbangi para spekulan yang menahan stok dari Gorontalo sehingga tidak masuk Sulut. Nah, cara ini berhasil sehingga harga cabai dapat ditekan,” tutur Olly sembari menambahkan kembali, bahwa saat ini, cara tersebut tidak bisa dilakukan, mengingat harga cabai melambung dan merata di seluruh Indonesia.
“El Nino penyebabnya, makanya nanti setiap rumah tangga bisa tanam di rumah masing-masing,” tandasnya.
Inflasi yang tidak terkendali, ditambahkan Olly, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi hingga nilai tukar petani. “Buat apa NTP naik tetapi inflasi juga naik. Jadi tidak ada gunanya,” tambah Gubernur Olly.
Untuk itu, menjadi tanggung jawab bersama, khususnya jajaran kepala daerah untuk bersama-sama mengatasi inflasi.
“Khusus untuk daerah kepulauan bisa membuat program menanam barito, sehingga tidak perlu menunggu suplai dari daratan. Perlu dipikirkan bagaimana menanam produk yang sederhana bisa tumbuh di daerah,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam laporan overview yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulut, Andry Prasmuko menyampaikan perkembangan perekonomian Sulut semakin menguat dan semakin baik dibanding nasional.
Pada triwulan II 2023 ini, komoditas tradisonal seperti beras dan cabai, telah mengubah pola komsumsi masyarajat Sulut dan Indonesia.
“Ketergantungan terhadap beras bisa dikurangi, maka inflasi yang banyak dipengaruhi suplai beras dan cabai dapat lebih dioptimalkan,” tandasnya.
Ia mengatakan untuk menjaga inflasi, memang tidak bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Tetapi harapannya menuju ke sana.
“Perlu remind kembali, komoditas yang cenderung inflasi, khususnya di Natal dan tahun baru masih klasik. Tetapi, kalau inflasi disebabkan oleh ikan-ikanan, ini perlu evaluasi, karena ikan di Manado banyak. Contohnya pada 2022 inflasi juga dipengaruhi juga oleh ikan cakalang,” tutur Prasmuko.
Meski demikian, Prasmuko kembali menyampaikan bahwa benang merah inflasi adalah beras.
“Benang merahnya adalah beras dan cabai dalam waktu 3 tahun terakhir ini. Untuk mengatasi inflasi, daerah harus bergerak bersama-sama,” ujarnya sembari menambahkan bahwa di tahun 2023 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), penyebaran bibit, serta HLM di kabupaten/kota.
Prasmuko juga bilang, memperluas komunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Sebab, mereka bisa membuka interaksi dengan masyarakat.
Hadir pada HLM TPID Sulut 2023, Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw, dan sejumlah kepala daerah serta instansi kompeten lainnya.(hilda)
