Sulut Rawan Praktik Politik Uang, Liando : Harus Diwaspadai

Dr Ferry Daud Liando

Manado, Sulutreview.com – Penilaian Bawaslu RI, yang menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), masuk di urutan 5 provinsi paling rawan praktik politik uang di Pemilu 2024 mendatang, perlu diwaspadai.

Pada Minggu 13 Agustus 2023 Bawaslu RI menyebut, Provinsi Sulut berada di urutan 5 provinsi paling rawan praktik politik uang di Pemilu 2024.

“Hal itu atas hasil analisis Bawaslu soal isu strategis politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemilihan Serentak 2024. Ini perlu diwaspadai,” ungkap Dosen Kepemiluan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Ferry Daud Liando.

Pernyataan Bawaslu yang disampaikan pada Minggu (13/08/2023) tersebut, merinci bahwa, dari 34 provinsi yang dijadikan unit analisis, 5 provinsi yang rawan yakni Maluku Utara dengan skor tertinggi 100; kemudian disusul Lampung 55,56; Jawa Barat 50; Banten 44,44; dan Sulawesi Utara 38,89.

“Saya berharap hasil Bawaslu ini perlu dijadikan bahan mitigasi atau pencegahan sejak saat ini baik oleh Bawaslu daerah, kepolisian, pemerintah daerah dan parpol sendiri,” tukasnya.

Jika permainan politik uang tidak dicegah, Liando memastikan, pelaksanaan Pemilu di Sulut tidak akan berhasil memilih anggota DPR, DPRD dan DPD yang berkualitas dan berintegritas.

“Jika faktor uang menjadi penentu pemilih dalam memilih calon, maka potensi besar yang akan terjadi adalah terpilihnya calon yang tidak berkualitas. Sebab keterpilihan calon karena uang. Itu erarti pemilih mengabaikan syarat kualitas calon,” tegasnya.

Jika para calon lebih mengutamakan main uang untuk beli suara, sambung Liando, maka secara otomatis ingegritasnya diragukan. Sebab tidak mungkin caleg akan main uang jika ia memiliki integritas atau moralitas yang baik.

“Karena pengumuman Bawaslu itu baru sifatnya potensi atau rawan maka belum tentu apa yang disampaikan akan benar-benar terjadi. Namun demikian penyampaian Bawaslu itu harus diwaspadai. Jika tidak dicegah mulai sekarang maka bisa saja permainan jual beli suara itu akan lebih parah,” kata Liando.

Bawaslu Sulut, sebut Liando, harus segera merumuskan road map strategi pencegahan dengan cara pertama, mengidentifikasi modus-modus permaianan uang. Siapa pelaku yang paling rawan melakukan itu. Siapa yang pihak-pihak yang paling rawan menjadi target sasaran pembelian suara. Hasil identifikasi itu dapat dijadikan bahan untuk penyusunan strategi pencegahan.

Kedua Bawaslu juga perlu memperkuat kelembagaan pengawasan melalui penguatan kapasitas pengawas.

Ketiga, melakukan kolaborasi pencegahan bersama pemerintah daerah, kepolisian, tokoh-tokoh agama serta kepada parpol.

Keempat, perlu mengintensifkan sosialisasi dan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat soal bahaya jika pemilih menerima uang dari calon.(eda/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.