Manado, Sulutreview.com – Tim Pengandalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara (Sulut), menggagas program strategis yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan.
Sejumlah upaya dilakukan TPID untuk mengendalikan inflasi, antara lain dengan melakukan Pencanangan Gerakan Pengendalian Inflasi Sulawesi Utara 2023 dalam bentuk perluasan program “Marijo Ba Kobong” dan Pasar Digital.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulut, Andry Prasmuko mengatakan program “Marijo Ba Kobong” yang merupakan arahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah diaplikasikan kabupaten dan kota dengan tagline yang mengusung kearifan lokal.
“Program arahan Pak Gubernur Sulut ini telah dilakukan kabupaten dan kota, dan terbukti mampu mengendalikan inflasi,” ujar Andry saat berbagi informasi dengan jurnalis ekonomi di restaurant Bumi Beringin Manado, Kamis (09/03/2023).
Pada program “Marijo Ba Kobong” BI Sulut telah memberikan 350 ribu bibit dan alsintan, yang di dalamnya terdapat pupuk untuk masa tanam 3 bulan.
“Bantuan diberikan kepada keluarga pra sejahtera maupun kelompok tani. Untuk keberhasilan program ini, BI menyiapkan tenaga pendamping. Dengan harapan berbagai upaya yang dilakukan dapat mengendalikan inflasi,” ungkap Andry.
Gerakan pengendalian inflasi yang dilakukan BI, adalah Pasar Digital dengan e-commerce. “Program ini melanjutkan dan mereplikasi program pasar Bersehati digital di Sulut. Program ini memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli tanpa harus pergi ke pasar,” ujar Andry.
Ia menambahkan, untuk program pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, BI melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SHPN) Bulog.
“Bulog akan melepas cadangan beras pemerintah dengan harga Rp9.000 per kilogram. Harga yang diberlakukan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga di pasar,” sebutnya sembari menambahkan BI terus meningkatkan kerja sama intra dan antar wilayah untuk pengendalian harga bahan pangan.
Tak kalah pentingnya, dijelaskan Andry, adalah komunikasi yang efektif. Yakni melalui sosialisasi bijak berbelanja dan perluasan kanal komunikasi dengan pemuka agama.
“Untuk komunikasi yang efektif, kami menggandeng pemuka agama. Harapannya, pemuka agama dapat menyampaikan kepada jemaat untuk tidak melakukan aksi borong. Dan jika ada pedagang di diharapkan tidak mengambil keuntungan yang tidak wajar,” imbuhnya.
Diketahui, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Manado pada Februari 2023, mengalami deflasi sebesar -0,21% (mtm), sementara IHK Kota Kotamobagu mengalami inflasi 0,06% (mtm) lebih rendah dari bulan sebelumnya.
Secara tahunan, inflasi Kota Manado tercatat 4,83% (yoy) dan Kota Kotamobagu 7,31% (yoy), berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 3+%(yoy).
Sebelumnya, TPID Sulut telah melakukan pengendalian inflasi dengan penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) di Bolaang Mongondow Raya menjelang HBKN Idul Fitri 2023.
Kemudian, pelaksanaan sidak pasar yang bersinergi pasar murah bersama Bulog Sub Divre Bolaang Mongondow dalam Program Stabilisasi Pengendalian Harga Pangan (SPHP) di Pasar Kotamobagu. Juga Capacity Building anggota TPID se-Sulawesi Utara ke TPID Kota Malang, pada tanggal 15 hingga 16 Februari 2023.
Selain itu, perluasan kerja sama antar daerah (KAD) antara Sulut dengan Jawa Timur untuk komoditas beras dan daging ayam.(srv)
