Mitra, Sulutreview – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP), bidang Penegak Peraturan Hukum Daerah (PPHD), melaksanakan sosialisasi peraturan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Hotel Grand Whiz kawasan Mega Mall Manado, Senin (31/10/2022).
Asisten 1 Pemkab Mitra Arnold Mokosolang selaku pemateri dalam kesempatan tersebut menuturkan, Sat Pol -PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur.
“Selain penegakan perda, Ini menjadi penting untuk dilakukan, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman,” ujar Mokosolang.
Kepala Sat Pol -PP Provinsi Sulawesi Utara, Farly R. Kotambunan mengatakan, Sat Pol -PP dengan tata kerjanya dalam melaksanakan tupoksi wajib menerapkan prinsip.
“Prinsip itu yakni koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal,” kata Farly.
Dalam kegiatan sosialisasi peraturan tersebut Kepala Sat Pol-PP Mitra Irwan Abdjulu MM menjelaskan, penegakan perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Salah satunya peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum,” jelasnya
Kata Abdjulu, Sat Pol-PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
“Jadi tupoksinya yaitu menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir sebagai peserta yakni, Para Camat dan Sekertaris Kecamatan se -Kabupaten Mitra. (***)
