Mitra, Sulutreview – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), gelar Pembinaan Kelembagaan Fasilitasi dan Pembinaan penyelesaian sengketa proses bertempat di Green Garden Ratahan, Rabu (07/09/2022)
Ketua Bawaslu Mitra Jobi Longkutoy mengatakan bahwa kegiatan yang melibatkan partai politik dan tokoh masyarakat ini sebagai arah kebijakan Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang
“Tahapan pemilu sementara berlangsung dan saat ini Bawaslu Mitra sementara menyusun regulasi yang pada prinsipnya, Bawaslu dalam penyelesaian sengketa mengedepankan langkah pencegahan,” ujar Longkutoy saat membuka kegiatan
Adapun Susanto Amisan selaku Penggiat pemilu di AIPI Manado, menjadi salah satu narasumber yang juga ikut mengemukakan gagasan dan pemikiran terkait penyelesaian sengketa dalam pemilu
“Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, menjadi dasar Hukum dalam penyelesaian sengketa untuk pemilu,” jelas Amisan
Kata dia, sengketa proses pemilu terjadi karena hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta pemilu lain
“Ada juga hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten Kota,” terangnya
Ia pun dalam kesempatan itu merinci dua cara pengajuan sengketa proses pemilu yakni secara langsung maupun tidak langsung
“Jika secara langsung pengajuan ke sekjen Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota, dan secara tidak langsung diajukan secara online melalui laman portal resmi Bawaslu,” Imbuhnya.
Ia pun meyakini Bawaslu Minahasa Tenggara mampu melakukan pendekatan yang sama kepada semua peserta terkait tugas dan tanggung jawab untuk pemilu yang berkualitas.
Turut menjadi pemateri lewat video conference dalam kegiatan tersebut, Akademisi yang merupakan Dosen di Universitas NU Ahsanul Minan. (***)
