Mitra, Sulutreview – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Bkpsdm) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), sosialisasikan Kartu ASN Virtual melalui Aplikasi MySAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), Rabu (03/08/2022)
Dikatakan Kepala Bkpsdm Mitra Rine Komansilan melalui Analis SDM Aparatur bidang Kinerja Aparatur dan penghargaan Steven Hendra Dopong, kartu ASN Virtual adalah kartu identitas elektronik yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mempermudah pelayanan data ASN
“Kartu ASN Virtual ini sebagai pengganti kartu fisik. Selain itu, kehadiran kartu ini juga untuk memudahkan pelayanan data bagi para anggota ASN, dan peluncurannya sudah dilakukan sejak 21 Juli 2022 pada pelaksanaan Rakornas Kepegawaian BKN,” ujar Hendra
Kata dia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen kepegawaian negara dalam hal ini telah membuat aplikasi MySAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) guna mengakomodasi pemutakhiran data
“Dalam Sosialisasi yang akan digilir ke semua OPD ini juga, kami memberikan informasi berkaitan dengan aplikasi MySAPK sehingga para ASN dapat memahami cara menavigasi aplikasi, mengetahui menu-menu pada aplikasi yang harus diisi, serta menyiapkan kelengkapan dokumen yang akan diunggah.
“Pemutakhiran Data Mandiri melalui MySAPK merupakan instruksi dari Peraturan Kepala BKN nomor 87 tahun 2021 yang bertujuan untuk memperoleh data ASN yang akurat, terkini, dan nantinya akan terintegrasi menjadi satu Sistem Informasi ASN,” ujarnya
Tambahnya lagi, merupakan hal yang wajib bagi ASN untuk melengkapi data-data kepegawaian pada aplikasi ini karena implikasi ketidakakuratan data akan menjadi kendala utama bagi ASN dalam menerima pelayanan di bidang kepegawaian, misalnya usulan naik pangkat atau jabatan, usulan pensiun, dan layanan lainnya
“Semua pelayanan kepegawaian akan diakomodasi melalui MySAPK sehingga bila ada ketidaksesuaian data, maka ASN harus mengusulkan perubahan data terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa memperoleh pelayanan yang diinginkan,” pungkas Hendra Dopong, didampingi Sandi Komalig selaku Subkordinator bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian Bkpsdm Mitra (***)
