Jakarta, Sulutreview.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengurai sejumlah hal penting yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, khususnya proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan Likupang di Minahasa Utara.
“Terima kasih terhadap perhatian khusus pemerintah pusat untuk pariwisata di daerah melalui percepatan pengembangan 5 DPSP, yang telah diberikan sejumlah pengarahan, mulai dari persiapan destinasi hingga pembangunan infrastruktur,” ujar Gubernur Olly saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Tahun 2021 tema “Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Transformasi dan Pengembangan Pariwisata Berkualitas Secara Berkelanjutan” yang digelar di Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Kepada para menteri yang hadir, Olly meyakini bahwa pengoperasian DPSP KEK Likupang mampu memberi kontribusi besar pada pengembangan pariwisata berkualitas guna menggairahkan kembali sektor-sektor yang terdampak pandemi Covid-19 guna mendukung pemulihan ekonomi nasional maupun daerah.
Dia juga menyebut bahwa sebelum adanya pandemi, KEK Likupang menjadi proyek yang diharapkan dapat menaikkan tingkat serapan wisatawan mancanegara di Sulut sebanyak 162 ribu orang pada tahun 2025.
Diketahui untuk tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sulut menargetkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Bumi Nyiur Melambai mencapai angka satu pengunjung. Artinya, KEK Likupang diprediksi mampu menyerap sekitar 16 persen dari target yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sulut.
“Di samping itu terkait pertumbuhan ekonomi nasional, KEK Likupang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi pada pendapatan devisa negara, yakni sebesar 22,5 triliun rupiah di tahun 2030,” jelasnya.
“Olehnya itu, Pemprov Sulut sangat mengharapkan adanya pendampingan untuk para pelaku pendukung industri pariwisata, dalam upaya kita bersama mengembangkan sektor pariwisata,” pungkasnya.
Rakornas ini dihadiri sejumlah menteri terkait, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta sejumlah gubernur, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Selain Likupang ada 4 DPSP lainnya yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), dan Labuan Bajo (NTT).(srv)
