Sulutreview.com- Pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) mempertanyakan Revisi Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan revisi Permendag nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Hal ini terungkap lewat press release yang dilayangkan pihak Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP APPSI Mujiboorohman dengan (Nomor 03/APPSI-PR/X/2021) yang dengan tegas menyampaikan ada apa dengan pembahasan revisi peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 dan revisi Permendag 23 tahun 2021.
Sebagaimana disampaikan Humas APPSI Bitung Vanny Kaunang bahwa penegasan DPP APPSI ini memuncak pada Forum Discussion Group (FGD) tanggal 26 Oktober 2021 Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan untuk pembahasan revisi Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan revisi Permendag nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tanpa melibatkan APPSI sebagai pihak yang terkait.
Kedua, peraturan tersebut sejatinya baru terbit beberapa bulan yang lalu dan berisikan sejumlah pasal yang merugikan serta tidak berpihak kepada pedagang pasar.
APPSI sejak awal, menolak pasal-pasal dalam peraturan tersebut yang sangat merugikan dan tidak berpihak kepada pedagang pasar tradsional. Namun, sangat disayangkan sejak kedua aturan tersebut diterbitkan hingga dalam pembahasan revisi peraturan tersebut APPSI tidak dilibatkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan.
Diketahui bahwa Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan hanya
melibatkan 4 asosiasi perdagangan yaitu: APRINDO, APPBI, HIPPINDO, dan AP3MI dalam pembahasan revisi atas kedua peraturan tersebut. Keberlangsungan pembahasan revisi atas
Kedua peraturan tersebut tanpa keterlibatan APPSI sebagai pihak terkait tentunya menimbulkan pertanyaan atas pembahasan revisi peraturan tersebut. Sejumlah pertanyaan muncul dari APPSI yaitu:
- Apakah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kementrian Perdagangan sudah memenuhi
Regulation Impact Assessment (RIA)? - Mengapa terbitnya PP 29 tahun 2021 dan Permendag 23 tahun 2021 tidak mengakomodir
kepentingan pedagang tradisional? - Mengapa pembahasan revisi atas kedua peraturan tersebut hanya melibatkan 4 asosiasi?
- Mengapa APPSI sebagai pihak yang terkait tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi kedua
peraturan tersebut? - Pihak manakah yang mendesak perubahan atas kedua peraturan tersebut?
- Mengapa Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan hanya melibatkan
sejumlah stakeholder saja?
Atas sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang kami sampaikan, APPSI selaku pihak yang terkait atas Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 dan Permendag nomor 23 tahun 2021 berharap agar Direktorat Kementrian Dalam Negeri dapat menindaklanjuti pernyataan sikap dan release yang telah APPSI terbitkan.
- APPSI Bitung Mendukung DPP APPSI Pusat.
Sementara itu, penyataan sikap Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Bitung langsung menanggapinya. Dimana ribuan pedagang yang bernaung dibawah 5 komisariat pasar di kota Bitung.
Dikatakan salah satu Humas APPSI Bitung Vanny Kaunang bahwa Hari ini, pihaknya menyatakan sikap mendukung langkah DPP APPSI di jakarta yang mengecam tindakan Direktorat Perdagangan Dalam Negeri kementrian perdagangan yang tidak melibatkan APPSI, dalam pembahasan revisi Permendag 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perdagangan dan revisi permendag 23 tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelajaan dan toko swalayan.(zet)
