Manado, Sulutreview.com – Manado dan Kotamobagu pada September 2021 mengalami tekanan inflasi, di mana Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali mencatatkan penurunan.
IHK Kota Manado tercatat deflasi sebesar -0,31% (mtm), lebih dalam dibandingkan deflasi bulan sebelumnya sebesar -0,27% (mtm).
Namun, sejalan dengan relaksasi pembatasan mobilitas di Sulawesi Utara (Sulut) di mana 11 kabupaten/kota termasuk Kota Manado yang saat ini telah berada pada PPKM Level 2, ditengarai akan mendorong peningkatan permintaan, sehingga dipastikan inflasi akan terjaga dan terkendali.
Hal ini didukung dengan tingkat konfirmasi positif Covid-19 di Manado yang telah turun menjadi 20-50 per 100.000 penduduk per minggu.
Diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI), relaksasi PPKM ini disinyalir
akan meningkatkan mobilitas dan permintaan dari masyarakat, yang juga diperkuat dengan telah dimulainya periode persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
Selain dari sisi permintaan yang meningkat, ketersediaan pasokan terutama komoditas hortikultura berisiko mengalami penurunan akibat faktor cuaca, di mana berdasarkan prakiraan curah hujan sampai minggu kedua Oktober sebagian wilayah Sulut mengalami hujan kategori tinggi.
“Demikian halnya dengan peningkatan risiko pasokan komoditas perikanan akibat fenomena global La Nina yang terjadi secara musiman menjelang akhir tahun, diprakirakan akan meningkatkan curah hujan dan kecepatan angin yang mempengaruhi potensi tingginya gelombang laut,” jelas Arbonas Jumat (01/10/2021).
Potensi meningkatnya konsumsi masyarakat di tengah risiko berkurangnya pasokan dapat berdampak kepada peningkatan tekanan inflasi di Sulut. Namun demikian, Bank Indonesia dan TPID Sulut akan terus bersinergi untuk mengendalikan inflasi tahunan pada rentang sasaran 3±1%.
Menindaklanjuti hasil High Level Meeting TPID Provinsi Sulut pada April 2021, telah dilakukan
penjajakan kerja sama antar pelaku usaha di daerah Sulut dan Maluku Utara (Malut) pada tanggal 16 September 2021.
Adapun komoditas yang diperdagangkan adalah hortikultura termasuk tomat yang merupakan komoditas inflasi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Gubernur Sulut, Gubernur Gorontalo, dan Gubernur Malut pada tanggal 23 September 2020 yang lalu.
Di samping itu, menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perkonomian dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Nasional 2021, berbagai koordinasi dalam kerangka TPID juga telah dilakukan dengan salah satu fokus pada identifikasi Local Value Chain komoditas potensial di Sulut.
“TPID Sulut telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 6 dan 20 September 2021, dengan harapan TPID juga mampu mendorong sektor produktif di samping menjaga inflasi tetap terkendali,” tukasnya.
Sebagai tindak lanjut, koordinasi dan sinergi seluruh dinas dan kementerian/lembaga terkait perlu selalu dioptimalkan, mengingat strategi 4K yang diusung oleh TPID memerlukan kerja sama yang saling berkelanjutan.
Bank Indonesia dalam hal ini berkomitmen untuk memberikan update kajian perekonomian dan perkembangan inflasi kepada Pemerintah Daerah secara berkala, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sulut, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital bagi usaha-usaha lokal untuk menjaga roda perekonomian tetap tumbuh dengan aman di tengah kondisi pandemi.(eda)
