Mitra, SULUTREVIEW – Maraknya kegiatan illegal mining (pertambangan emas tanpa izin) yang terjadi di Kebun Raya Megawati (Ex Lahan Tambang PT. Newmont Minahasa Raya) desa Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), sudah sangat memprihatinkan.
Hal ini pun langsung mendapat perhatian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bukit Hijau Mitra. Reiky Leonard Ambat, SH, selaku juru bicara LSM Bukit Hijau Mitra mengatakan, terjadinya kerusakan lingkungan yang parah merupakan salah satu dampak yang diakibatkan dari kegiatan illegal mining tersebut, selain itu terjadi konflik sosial yang meresahkan baik antara warga pendatang dengan warga setempat, antara sesama warga setempat, maupun antara warga dengan aparat.
“Kegiatan illegal mining juga berdampak terhadap pendapatan negara yakni tidak adanya pemasukan dari sektor perrpajakan terkait di bidang pertambangan,” jelas Reiky, Kamis (12/11/2020).
Adapun kerusakan lingkungan, beban konflik sosial, serta tidak adanya pendapatan akibat illegal mining lanjut aktivis lingkungan ini, tentu akan ditanggung oleh pemerintah, misalnya pemulihan lahan melalui rehabilitasi dan reklamasi. Padahal reklamasi lahan di kebun raya megawati, menjadi bukti keberhasilan kegiatan pertambangan.
Dari sektor regulasi kegiatan illegal mining yang dilakukan oleh para penambang ilegal tersebut jelas-jelas melanggar aturan/regulasi di bidang pertambangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158 yang menyatakan setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
“Untuk itu, dalam meminimalisir maraknya kegiatan illegal mining yang terjadi di Kebun Raya Megawati desa Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan seluruh lapisan elemen masyarakat, baik instansi pemerintah, instansi kepolisian, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat serta organisasi kemasyaratan yang terkait dalam mencegah terjadinya illegal mining,” pungkas Humas dari LSM Bukit Hijau Mitra ini. (**)
