Lawan Aturan, Jajaran Pemkab Minsel Rendahkan Pjs Bupati Meiki Onibala

0
280
Pjs Bupati Minsel Meiki Onibala saat menerima SK dari Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni Sabtu (26/9/2020)

Manado, Sulutreview.com – Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tak menghormati jabatan yang diemban penjabat sementara (Pjs) Bupati Meiki Onibala, untuk menggantikan Tetty Paruntu yang tengah cuti kampanye.

Sikap merendahkan yang ditunjukkan oleh Sekretariat Daerah Pemkab Minsel, seolah tidak menerima Pjs Bupati Meiki Onibala merupakan suatu bentuk arogansi yang kebablasan.

Ini terlihat dari tidak satu pun pejabat yang datang saat pelantikan. Bahkan protokoler dan kendaraan dinas tidak diberikan.

Penolakan dengan tidak memberikan fasilitas kepada Pjs Bupati Minsel juga sebagai bentuk perlawanan atas perintah Presiden melalui Mendagri yang menjalankan undang-undang (UU).

Pasalnya Pjs Bupati merupakan perintah UU nomor 10 tahun 2016 dan Permendagri nomor 1 tahun 2018.

”Sikap arogan yang ditunjukan oleh Pemkab Minsel yang seperti melecehkan perintah UU adalah sikap tidak tahu aturan. Kami juga menduga ini adalah keinginan atau perintah dari Tetty. Ingat bahwa pemerintahan di Minsel bukan milik dinasti. Jadi bukan kehendak Tetty yang harus dijalankan, tapi UU,” tutur aktivis Minsel, Decky Mintje.

Dia juga memintakan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkup Pemkab Minsel bertindak profesional dan tidak melawan UU.

“Jangan ikut-ikutan menjadi bodoh dengan yang memberikan perintah. Sebab sekali lagi saya katakan ini bukan milik dinasti,” sebutnya.

Sementara itu tokoh pemekaran Minsel Hengky Rumengan mengatakan agar seluruh pihak berjalan sesuai dengan aturan.

“Mari kita sama-sama menyambut dan menunjang Penjabat Bupati Meiki Onibala dalam menjalankan tugas. Saya kira orang Minsel dan terlebih yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang cerdas. Saya juga memintakan agar Penjabat Bupati dapat bertindak tegas sesuai UU, jangan biarkan Minsel jadi rusak atas sikap-sikap main aturan sendiri,” ujarnya.

Akan hal itu, Onibala menegaskan bahwa jabatan yang kini disandangnya merupakan perintah UU. Dalam artian bukan atas keinginan pribadi. Sebab SK yang digenggamnya ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang secara otomatis adala perpanjangan tangan dari Presiden.

”Saat pelantikan tidak ada protokoler, sebagai bentuk penerimaan. Ini dapat saya katakan sebagai sikap yang tidak tau aturan. Atas sikap dan lerlakuan ini, saya akan tertibkan dengan aturan,” tandasnya.

“Pastinya sesuai aturan dalam perundang-undangan. Hal ini juga sesuai penyampaian dari Penjabat Gubernur Sulut saat pelantikan,” sebut Onibala.

Onibala yang sudah dua kali menjabat sebagai Pjs di Kabupaten Minsel, menyatakan siap untuk mengamankan pelaksanaan pilkada, bahkan lebih dari itu ikut melakukan penanganan Covid-19.

”Menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai penjabat bupati sudah diatur dalam UU. Demikian juga dengan penanganan Covid-19, itu menjadi prioritas,” ujar Onibala sembari menambahkan dirinya akan membeber kebenaran aturan yang berpola pada undang-undang.

Diketahui, pada saat dilangsungkan pengukuhan oleh Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni, Onibala tidak dijemput oleh jajaran pejabat Pemkab Minsel, protokoler maupun kendaraan dinas yang merupakan simbol jabatan. Sementara penjabat lainnya, mendapatkan perhatian istimewa, sebagaimana layaknya bupati dan wali kota, seperti mobil dinas hingga pengawalan.(srv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here