Tertibkan Tambang Ilegal, James Sumendap: Jangan Ganggu Kebun Raya Megawati Soekarnoputri

0
243
James Sumendap saat memberikan sambutan

Mitra, SULUTREVIEW – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap mengatakan tidak melarang masyarakat menambang, asal jangan di dalam Kebun Raya Megawati Soekarnoputri, Ratatotok

Hal ini disampaikan Sumendap, saat melakukan penertiban aktivitas pertambangan ilegal di Ratatotok, Kamis (17/9/2020).

“Kami memahami keadaan ekonomi masyarakat, terlebih warga Ratatotok sehingga tidak akan menutup tambang di luar kebun raya,” ungkap Sumendap

Ia melanjutkan, ke depan akan ada penindakan. Selain untuk mensterilkan aktivitas tambang ilegal di kebun raya yang disinyalir merusak lingkungan, adanya perkembangan COVID-19 yang tidak normal di Kecamatan Ratatotok juga menjadi penyebab dilakukan penertiban tersebut, di mana setelah di tracking ternyata ada hubungannya dengan areal pertambangan.

“Ingat baik-baik! Saya tidak akan menutup tambang lainnya, tetapi tidak boleh mengganggu Kebun Raya Megawati Soekarnoputri. Pemerintah dan masyarakat Ratatotok harus bersatu,” tegas James Sumendap

Tambah Sumendap, jika dalam kurun waktu 30 hari ke depan, masih ada aktivitas pertambangan di Kebun Raya, maka pihaknya akan tutup semua aktivitas pertambangan ilegal di Mitra

“Kehadiran Pihak Kepolisian dan TNI pada kegiatan ini tidak untuk melakukan tindakan di wilayah kebun raya, tetapi hanya mengambil dokumentasi. Walau demikian, Camat Ratatotok dan Kepala UPTD Kebun Raya Megawati Soekarnoputri akan terus mengawasi dan melaporkan secara tertulis ke pihak Kepolisian, jika ke depan masih ada aktivitas tambang di Kebun raya,” ujarnya

Sementara itu, kedepan tambahnya, tidak akan jemput lagi di lokasi, tapi secara patut sesuai dengan KUHP dan akan dipanggil di rumah masing-masing dan pihak Kepolisian akan memprosesnya. Ketegasan ini harus diambil pihaknya karena sepeninggal PT Newmont, berkat rekonstruksi, revitalisasi tambang, kebun raya Jadi ini areal khusus dan terlarang, serta tidak diijinkan siapa pun yang masuk dan melakukan aktivitas, selain untuk tujuan wisata dan penelitian, serta tujuan pendidikan.

“Jadi ini dasar pijakan hukum ketika Menteri Kehutanan memberikan ijin bahwa pengelolaan kebun raya diserahkan kepada pemerintah kabupaten, sehingga jika ke depan masih ada yang melanggar maka ada dua ketentuan yang bakal dikenakan, yakni UU Minerba dan Lingkungan Hidup. Kalau dua itu pun lolos, masih ada dua pasal lagi, yakni perusakan dan pidana umum. Karena itu saya minta dukungan perangkat desa, pemerintah, serta tokoh masyarakat dan agama agar memberikan pemahaman kepada masyarakat,” pungkas James Sumendap.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Wakil Bupati, Jesaja Legi, Ketua DPRD Mitra, Marty Ole, Kapolres Mitra, AKBP Robby Rahardian, Dandim 1302 Minahasa, Letkol Inf Harbeth Andi Amino Sinaga, Kajari Minsel, I Wayan Eka Miartha, Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Iko Sudjatmiko, dan Sekretaris Daerah Mitra, David Lalandos, serta Forkopimda setempat lainnya. (*/Jul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here