Amurang, Sulutreview.com – Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) merupakan daerah agraris dengan mayoritas penduduknya berkutat pada sektor pertanian.
Namun sayangnya sektor pertanian yang menguasai hajat hidup orang banyak di Minsel belum mendapat perhatian serius. Program-program yang dibuat cenderung sporadis, tidak menyentuh langsung persoalan dalam rangka meningkatkan produksi. Belum lagi peningkatan daya saing serta penciptaan pasar yang minim.
Anggota Komisi I DPRD Minsel Verke Pomatow mengatakan program-program pertanian pada APBD lebih cenderung top down. Dalam artian program bukan didasarkan pada apa yang dibutuhkan petani namun berdasarkan keinginan eksekutif.
Dia mencontohkan pengadaan green house yang tidak pernah diusulkan oleh petani, namun dipaksakan masuk APBD dengan anggaran Rp 15 miliar. Pada akhirnya rusak tanpa digunakan.
“Eksekutif lebih banyak memaksakan program yang pada akhirnya gagal tanpa memberikan kontribuso bagi petani. Negara juga dirugikan dengan program yang seolah-olah baik namun pada akhirnya hanya hambur-hamburkan anggaran. Pada sisi lain petani kesulitan mendapatkan pupuk untuk meningkatkan produksinya. Ini menjadi kontras, pemerintah memberikan apa yang tidak diperlukan petani,” terang Pomantow.
Dia juga menyorot program bawang putih yang tahun lalu dianggarkan Rp 7,6 miliar. Program yang dipaksakan hasilnya gagal total, termasuk petani karena kehilangan masa tanam. Ini jelas diakibatkan program yang dipaksakan dari atas tanpa melihat kultur, iklim dan kondisi tanah. Seharusnya pemerintah lebih mendengar apa yang menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan produksi.
“Bayangkan saya kalau anggaran tersebut diberikan sebagai subsidi pupuk dan infrastruktur penunjang, akan lebih berguna. Sewaktu kami ke Modoinding dalam tugas sebagai Pansus LKPJ, petani disana mengatakan lebih menghargai bila diberikan bantuan berupa program bibit kentang atau holtikultura lain yang sudah familiar serta pupuk. Dikatakan dapat jauh lebih berguna kalau tujuannya meningkatkan ekonomi petani. Tapi dengan program seperti bawang putih justru merugikan,” jelasnya.
Lanjut menurut Pomantow apa yang terjadi selama 10 tahun ini di Minsel tidak boleh terus terjadi. Harus terjadi perubahan pola dalam menyusun program di sektor pertanian. Program harus melalui pendekatan apa yang dibutuhkan petani, kemudian dimatangkan agar benar-benar tepat guna dan sasaran. Jangan lagi membuat program mercusuar seperti green house yang pada akhirnya hanya menjadi monumen tanpa guna.
“Jadi harus ada perubahan pola pendekatan. Sehingga programnya tepat sesuai sasaran dan petani mendapatkan nilai tambah, bukan malah pembuat kebijkan saja mendapat keuntungan. Saya lebih setuju bila selain bagaimana meningkatkan produksi pertanian, juga melakukan sentuhan industri sehingga memberi nilai tambah,” ungkapnya.
Srikandi PDIP ini juga menekankan perlunya pembukaan pasar baru bagi produk pertanian dan industrinya. “Saya pernah mendapat informasi pihak pengelola pelabuhan Amurang pernah menawarkan untuk memasukkan kapal tol laut. Dengan kapal tol laut, dapat memperluas pasar kita ke berbagai daerah di Indonesia. Sayangnya tidak ada respon baik dari eksekutif dan peluang jadi hilang. Inilah yang perlu diperbaiki atau dirubah agar petani benar-benar mendapatkan kemerdekaan secara ekonomi,” pungkasnya.(noh)
