Abaikan Kesehatan Masyarakat, Minsel tak Lagi Dikucur Pamsimas

0
141

Amurang, SULUTREVIEW – Tahun 2021 mendatang, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tidak lagi mendapatkan Program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pansimas).

Pasalnya Pemerintah kabupaten (Pemkab) Minsel tidak memegang komitmen. Bahkan terkesan salah satu program prioritas pemerintah pusat ini tidak penting.

Bakal ditariknya Pamsimas di tengah masih banyaknya masyarakat belum memiliki akses air minum dan sanitasi dipaparkan oleh Koordinator Pamsimas Minsel, Jemmy Rotinsulu. Menurutnya Pemkab tidak menganggarkan dana sharing yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah pusat. Sehingga dalam kurun waktu dua tahun telah ‘berhutang’ Rp 2.490.000.000.

“Benar kami usulkan ke pemerintah pusat agar Pamsimas di Minsel ditarik. Ini lantaran bagi program yang ditujukan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak dianggap penting oleh pemkab. Penilaian didasari karena pada APBD 2018 dan 2019 tidak dianggarkan. Sedangkan Pamsimas dijalankan berdasarkan kesepakatan sharing anggaran. Jadi kami menilai Pemkab tidak anggap serius dan penting,” tukas Rotinsulu saat ditemui seusai mengikuti vicon bersama Komisi II DPRD dan Dinas PU, akhir pekan lalu.

Dituturkannya lebih lanjut bahwa Pamsimas masuk Minsel berdasarkan permintaan Pemkab. Kesepakatannya perbandingan sharing yakni satu banding empat.

Tapi sayangnya yang turun hanya anggaran dari pemerintah pusat lewat APBN, sedangkan APBD ternyata tidak dianggarkan.

“Perlu saya jelaskan disini pada 2014 Pemkab Minsel yang mengajukan permintaan Pamsimas. Perjanjiannya satu banding empat. Dalam artian dari satu desa dibiayai oleh APBD dan empat desa dibiayai lewat APBN. Nah ini yang tidak dilaksanakan, sedangkan bagian APBN sudah dilaksanakan. Dengan demikian Pemkab Minsel melakukan pelanggaran kesepakatan,” jelasnya.

Sementara itu Kadis PU Minsel Ventje Karauwan lewat Vicon menjelaskan telah mengusulkan dana sharing Pamsimas untuk ditata pada APBD. Namun usulan yang diajukan sesuai kesepakatan tidak diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Tiap tahun kita usulkan, tapi oleh TAPD tidak diakomodir. Alasannya karena masih ada program yang lebih penting,”ujarnya.

Anggota Komisi II Maikel Sengkey yang mengikuti pertemuan mengatakan sangat menyesalkan atas sikap Pemkab Minsel yang tidak mengakomodir Pamsimas. Menurutnya masih banyak pemukiman warga yang belum memiliki ketersediaan air bersih dan sanitasi layak.

“Banyak program-program pekerjaan fisik yang pada akhirnya tidak dapat dinikmati. Seharusnya dana yang ada dialihkan ke Pamsimas saja karena jauh lebih penting bagi masyarakat,” terangnya.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here