Amurang, SULUTREVIEW – Sejumlah perusahaan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) memberikan Corporate Social Responsbility (CSR) dalam bentuk bahan makan dan Alat Pelindung Diri (APD).
Bantuan diserahkan kepada Pemkab Minsel yang diterima langsung oleh Bupati untuk disalurkan kepada masyarakat. Namun anggota DPRD Jaclyn Koloay mempertanyakan penyalurannya karena tidak transparan.
“Kami ingin mempertanyakan bantuan-bantuan yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat di masa Pendemi Covid-19. Sebab yang keluar hanya pemberitaan penerimaan bantuan, sedangkan penyalurannya tidak ada. Harusnya penyaluran dilakukan secara transparan, karena itu memang bagian dari CSR sehingga diperuntukkan bagi masyarakat,” paparnya.
Koloay yang juga Sekretaris Komisi II DPRD menyebutkan penyaluran juga harus menyertakan asal bantuan. Sebab CSR sifatnya wajib, bila tidak dicantumkan akan bermasalah bagi perusahaan. Dia juga memintakan adanya kejujuran dan tepat sasaran. Apalagi dengan kian dekatnya even politik yakni Pemilihan kepala daerah (Pilkada).
“Transparan dalam penyaluran sangat penting, supaya tidak ada penyalahgunaan. Mulai dari jumlah, pencantuman pemberian bantuan dan pemerataan. Apalagi di menjelang Pilkada, sangat rentan. Tapi kami masih percaya, bantuan tersebut terdistribusi dengan benar hanya saja harus dipublikasi karena merupakan CSR dan diberikan untuk masyarakat. Jangan ditutup-tutupi yang justru menimbulkan kecurigaan,” tekannya.
Dari data yang diperoleh perusahaan-perusahaan yang telah menyerahkan CSR bagi penanganan Covid-19 yakni PT SASA yang Memberikan 1000 Paket Sembako. PT PJB PLTU yang berada di Desa Tawaang memberikan APD dan Bank SulutGo memberikan 1 truck beras.
Dia juga menyinggung selisih beras dari Bulog sebesar 20 ton yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak. “Harus ada penjelasan secepatnya soal sisa beras, apakah sudah terdistribusi atau tidak. Ini penting lantaran sampai sekarang tidak ada laporan sejak kami pertanyakan ke instansi terkait beberapa waktu lalu. Jangan dipermainkan, sebab itu bantuan dari pemerintah pusat. Sudah dua bulan belum ada kabarnya. Belum lagi selisih beras yang telah terdistribusi ke desa dan kelurahan. Sebab dari pengakuan, volume beras tidak sesuai dengan yang tertera di karung,” bebernya.(noh)
