Amurang, SULUTREVIEW
Menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Minahasa Selatan (Minsel) yang disampaikan pekan kemarin, tiga fraksi di DPRD menyatakan siap tampil all out.
Tiga Fraksi Demokrat, PDIP dan Primanas akan turun lapangan (turlap) langsung memeriksa proyek-proyek yang diduga bermasalah. Termasuk program menghambur-hamburkan anggaran tanpa hasil yang justru membebani keuangan daerah.
“Untuk pembahasan nanti kami akan mengacu pada aturan yang berlaku. Tentu kami akan mencermati hal-hal yang perlu dikritisi untuk memberikan saran dan rekomendasi dari Fraksi dan Pansus dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan kedepan. Nah yang akan kita sasar yaitu realisasi anggaran pengelolaan keuangan di SKPD baik fisik maupun non fisik. Tapi kami juga akan melakukan cross check di lapangan realisasinya. Sebab bisa saja tidak berbanding antara realisasi anggaran dan fisik,” tukas Wakil Ketua Fraksi Demokrat Andries Rumondor yang juga anggota Pansus LKPJ.
Lanjut dikatakannya salah satu fokus dari fraksinya ada di Dinas Pertanian. Menurutnya sejumlah proyek yang didanai besar banyak gagal. Dicontohkannya pengadaan dan penyaluran bibit buah-buahan. Belum lagi sejumlah proyek lainnya yang tidak mulus.
Karenanya, dia memastikan akan tampil kritis untuk membuka kepada masyarakat anggaran-anggaran yang telah digunakan. Apakah memberi dampak dan manfaat atau justru hanya hambur-hamburkan anggaran.
“Sebagai contoh pada penyaluran bibit buah-buahan yang dilakukan pada musim kemarau. Sehingga dari informasi sementara kami terima banyak yang mati. Apakah ini sebuah kesengajaan atau tidak, kami belum mengetahui. Makanya nanti kami akan melakukan kritis secara keras. Ini belum masuk pada kualitas bibit yang diadakan. Begitu pula dengan volume bibit yang kami duga kuat bermasalah. Belum lagi SKPD lain yang juga kami nilai bermasalah sudah masuk dalam radar,” tandas Rumondor.
Sikap kritis dan tegas juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP, Meyvy Karuh. Menurutnya proyek-proyek fisik akan menempatkan porsi paling besar nanti di pembahasan LKPJ. Dia juga memastikan seluruh pada pembahasan tidak hanya di atas kertas saja. Akan ada check langsung di lokasi-lokasi pelaksanaan proyek. Sehingga nantinya dapat didapatkan kecocokan antara realisasi anggaran dengan fisik.
Bila didapati ada kesenjangan realisasi, maka akan masuk poin pada penyampaian tanggapan. Bahkan sangat terbuka diteruskan ke penegak hukum.
“Kami memang telah mencermati sejumlah proyek fisik yang bermasalah. Nah pasti akan ada pengecekan langsung di lapangan untuk mencocokan. Apalagi sudah ada temuan-temuan yang menjurus pada kerugian negara. Daftaranya sudah ada dan akan menjadi bahan. Jadi kami bukan hanya yang ada di Pansus, seluruh anggota Fraksi akan bekerja memberikan masukan dan pengecekan. Kita ingin hasilnya nanti dapat menjadi perbaikan kedepan di Minsel,” bebernya.
Sementara itu Fraksi Primanas lewat ketuanya Jaclyn Koloay juga memastikan tidak akan tampil lembut. Apalagi menurutnya telah ada daftar sejumlah proyek fisik yang diduga bermasalah. Bahkan ada yang diduga fiktif lantaran tidak ditemukan lokasi dimaksud. Begitu pula pekerjaan yang terkesan asal jadi alias tidak sesuai bestek. Dia memintakan agar Pemkab jangan mencoba menghalang-halangi kerja Pansus nantinya.
“Pembahasan LKPJ kami dapat pastikan tidak sekedar formalitas saja. Namun benar-benar melakukan pemeriksaan baik dari buku maupun turun langsung di lapangan. Kami juga akan transparan kepada masyarakat apa yang menjadi temuan di lapangan nantinya. Tapi kami pastikan juga tidak akan sembarang ‘tada’. Jadi bukan tentang suka dan tidak suka, lebih pada menyelamatkan uang negara agar tepat sasaran serta sukses,” pungkasnya.(noh)
