APBD Minsel, Bupati ‘Hapus’ Kewenangan Gubernur

0
847

Amurang, SULUTREVIEW

Pasca konsultasi pimpinan DPRD bersama fraksi di Kemendagri Senin (09/03) kemarin, APBD Minsel yang sedianya ditetapkan lewat Peraturan kepala daerah (Perkada) masih belum aman. Pasalnya terlebih dulu harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah provinsi (Pemprov) terkait dengan kelengkapan berkas dan syarat.

Selain itu juga, wajib adanya evaluasi rancangan Perkada APBD.

Ketua Fraksi Demokrat Royke Kaloh menyebutkan dari paparan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Arsan Latif bahwa apa yang disampaikan pada bupati bersama tim Pemkab Minsel merupakan normatif sesuai UU.

Namun pada pelaksanaannya ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dan penilaian ada pada kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Makanya pada saat konsultasi Kemendagri tidak mengeluarkan rekomendasi.

“Maksud kedatangan kami ke Kemendagri untuk konsultasi dikarenakan adanya kesimpangsiuran informasi terkait APBD. Disana ternyata kami memang sudah ditunggu oleh Kemendagri guna keseimbangan informasi. Dan kebetulan juga tim dari Pemprov Sulut datang. Dari penyampaian Direktur, memang ada pernyataan yang telah dipotong-potong saat disampaikan ke masyarakat. Salah satunya berupa peran Pemprov.

“Peran Pemprov sebagai wakil pemerintah pusat memeriksa kelengkapan persyaratan Perkada yang diajukan bupati. Termasuk juga mengevaluasi materi rancangan Perkada. Jadi bukan hanya bicara waktu tahapan tapi juga persyaratan,” ujar Kaloh kembali.

Dia juga mengatakan dari hasil konsultasi, untuk Perkada bupati tidak dapat seenaknya menyusun. Tapi harus berdasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan RKPD termasuk juga didalamnya pokok pikiran Dewan.

Besaran anggaran juga maksimal harus sama dengan APBD tahun sebelumnya, tidak boleh melapaui.

“Di sini sudah sangat jelas, tidak boleh menyimpang dari KUA PPAS yang untuk APBD 2020 sudah ditetapkan. Nah disini peran dari Pemprov memeriksa, apakah sudah sinkron atau tidak. Jadi tidak serta merta karena sudah sesuai tahapan kemudian bupati dapat langsung menetapkan Perkada dengan mengacuhkan peran dari Pemprov. Bahkan saat kami tanyakan adanya keinginan gubernur agar APBD melalui Perda, dikatakan itu kewenangan gubernur yang berarti ada alasan dan nanti dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Ketua Fraksi Primanas Jaclyn Koloay mempertegas penyampaian dari Kaloh. Dikatakannya sesuai aturan pada UU No 23 Tahun 2014 memang seharusnya APBD ditetapkan lewat Perkada. Tapi tetap wajib melalui Pemprov dikarenakan Kemendagri tidak dapat mengambil alih. Kecuali Pemprov Sulut memberikan surat resmi Kemendagri mengambil alih.

Makanya Kemendagri tidak mengeluarkan rekomendasi, sedangkan yang diberikan ke bupati hanya berupa notulen hasil rapat.

“Perlu saya katakan di sini apa yang disampaikan oleh Pemkab hanya sepotong-sepotong, tidak secara keseluruhan hasil konsultasi. Jadi hanya yang menguntungkan saja dari Pemkab dan kami siap mempertanggungjawabkan hasil konsultasi tadi (kemarin, red). Kami sendiri sebenarnya tidak lagi mempermasalahkan Perkada atau Perda tapi lebih pada persoalan hukum dan kebenaran. Sehingga tidak terjadi pembodohan yang justru merugikan masyarakat,” tandasnya.

Hadir pada konsultasi dua pimpinan DPRD, Steven Lumowa dan Polman Runtuwe. Hadir juga pimpinan Fraksi PDIP Meyvy Karuh,  Ketua Fraksi Golkar Rommy Poli, Ketua Fraksi Nasdem Maikel Sengkey, Ketua Fraksi Demokrat Royke Kaloh bersama Sekretaris Andries Rumodor dan Ketua Primanas Jaclyn Kolo. Selain itu juga Kabid Anggaran Badan Keuangan Pemprov Sulut dan staf.

Di kesempatan terpisah Sekretaris daerah (Sekda) Minsel Denny Kaawoan ketika dikonfirmasi, tidak dapat menyebutkan kapan bupati menandatangani Perkada.

Dia menyebutkan tergantung dari penyelesaian pekerjaan Kepala BPKAD dan juga kesiapan bupati. Sebab menurutnya sudah bukan lagi ranah dari Sekda untuk pengambilan keputusan.

“Bisa kapan saja ditandatangani dan bila sudah, dapat langsung dipergunakan. Apalagikan kita ada even Pilkada yang memerlukan anggaran. Silahkan tanyakan ke BPKAD, soal kesiapan Perkada-nya. Kalau sudah siap nanti tinggal bupati menandatanganinya. Memang secara pribadi saya lebih menginginkan Perda, tapi kan sesuai tahapan sekarang sudah Perkada. Tapi semua kembali pada bupati kapan ditandatangani,” terang Kaawoan.(noh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here