Manado, SULUTREVIEW
Pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dilakukan sejumlah kabupaten/kota, dari Bank Sulutgo ke bank umum dikhawatirkan bakal menciptakan polemik di kalangan guru.
Pasalnya kebijakan tersebut dilakukan tanpa melalui kajian terlebih dahulu, yakni apakah akan memberikan manfaat atau justru sebaliknya yang berdampak merugikan. Baik dari sisi administrasi maupun manajemen.
Diungkapkan Ketua Aliansi Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (AGIS) Dr Drs Arnold Poli SH, selama ditangani bank SulutGo, guru-guru tidak lagi mengalami hambatan pembayaran gaji. “Ini menunjukkan bahwa manajemen yang dikelola bank SulutGo sangat membantu guru. Jadi kalau ada kebijakan pemindahan RKUD sudah pasti yang akan menjadi korbannya adalah guru,” kata Poli, Kamis (14/2/2019).
Lanjut kata Poli, diperkirakan ada 25 ribu guru yang saat ini dilayani jasa bank SulutGo. Dan sejauh ini tidak didapati adanya hambatan. “Nah kalau dipindahkan ke bank umum lain, sebenarnya ada kepentingan apa. Jangan sampai kebijakan yang ditempuh mengorbankan guru,” tegasnya.
Ditambahkan Poli, transaksi guru-guru sudah sangat memudahkan. Apakah itu pembayaran gaji, tunjangan sertifikasi maupun pemotongan kredit dan lainnya. “Tidak ada masalah. Apalagi ketika akan mengajukan kredit, guru cukup meminta rekomendasi dari kepala dinas dan bendahara. Tidak berbelit-belit,” tandasnya sembari menambahkan bahwa pemindahan RKUD hanya akan memunculkan masalah baru.
“Masalah di tingkat pimpinan, kiranya dapat disikapi secara bijak. Jangan sampai merugikan pihak lain,” imbuh Poli.
Diketahui, Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah yang telah memindahkan RKUD, menyusul Kota Manado dan Minahasa Utara.(eda)
