JAKARTA, SULUTREVIEW
Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah bersama ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf dan Wakil Ketua Saleh Partaonan Daulay menggelar rapat bersama direksi BPJS Ketenagakerjaan di Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, Senin(3/9/2018).
Fahri Hamzah dalam rapat tersebut mengatakan DPR akan meminta penjelasan soal dana investasi BPJS Ketenagakerjaan.
“Dana di BPJS telah teralokasi dalam investasi yang menjamin kesejahteraan kita di masa depan. Itu lingkup umum,” kata Fahri.
Selain itu, Fahri mempertanyakan bahwa data yang dikeluarkan oleh BPS tentang jumlah orang miskin, bebeda dengan data yang ada di BPJS Kesehatan tentang coverage, juga berbeda dengan yang ada di Depkes. Karena itu, DPR ingin meminta penjelasan secara teknis, khususnya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami juga ingin mendengar ke arah integrasi itu, apakah ada. Karena kan apa pun ini, under line-nya adalah universal coverage, yang sebetulnya nanti satu warga negara punya satu identitas saja, apakah itu kesehatan atau ketenagakerjaan,” tukasnya.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Sustanto menjelaskan dana dialokasikan sesuai yang telah diatur regulasi. Setidaknya BPJS Ketenagakerjaan telah menempatkan ke obligasi, reksadana, deposito dan penyertaan investasi lainnya.
“Investasi selalu laporkan ke pihak terkait, sesuai regulasi ke ojk, presiden. Hasil audit dipaparkan di publis di website,” katanya.
Terkait investasi ke infrastruktur, Agus menekankan, jika investasi tersebut secara tidak langsung. Jadi, investasi tersebut melalui sebuah instrumen.
“Infrastruktur BPJS Ketenagakerjaan tidak investasi langsung, misal ada investasi ke tol Sumatre, ya gak langsung, tapi beli surat beharga yang diterbitkan oleh lembaga kita lihat issuernya. Jadi dibeli instrumennya,” pungkasnya.(rizal)
