MANADO, SULUTREVIEW
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menegaskan bahwa radikalisme dan separatisme di lingkungan kampus adalah dampak dari masuknya ideologi dari luar yang kemudian menggeser wibawa Pancasila.
Menurutnya, hal tersebut perlu diantisipasi. Sebab, globalisasi yang terjadi dewasa ini telah merembes dan masuk ke Indonesia lewat gagasan dan ide yang semula hanya akan berpengaruh terhadap percampuran politik dan ekonomi.
“Tetapi ternyata perembesan ide dan ideologi tersebut, celakanya telah mengabaikan Pancasila. Hal itu terjadi sejak tahun 1998 dan tahun 1999. Di mana Pancasila tidak kita berdayakan untuk bersaing dengan masuknya gagasan ideologi luar,” katanya dalam Dialog Wawasan Kebangsaan di gedung Rektorat Universitas Sam Ratulangi, Selasa (28/8/2018).
Lebih jauh sebagai upaya menangkal ideologi atau paham yang merusak tatanan kehidupan, sehingga dibutuhkan kerja keras dari seluruh komponen bangsa.
“Kita harus bekerja keras untuk mengembalikan wibawa Pancasila, untuk menjadi ideologi yang mampu bersaing dengan ideologi luar yang masuk Idonesia,” katanya sembari menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan efektif lewat hukum. Dengan demikian setiap tindakan yang menyimpang dari ideologi Pancasila dapat diketahui.
“Banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tetapi juga harus ada kebijakan sebagai upaya untuk merespon masalah dari aspek kultural. Sebab masuknya pengaruh luar harus disikapi dengan dua pendekatan, yakni formal politik sehingga lebih mudah diukur, dan aspek kultural supaya mengetahui dari mana mereka masuk. Apakah itu mahasiswa maupun pengajarnya, semua dapat diolah perasaannya. Sebab radikalisme itu bermula dari ketidakpuasan dan orang-orang yang merasa sendirian yang berada di tengah persoalan personal maupun akademik. Sehingga upaya pendampingan sangat diperlukan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr Ronny Maramis SH MH menegaskan, Unsrat tidak mentolerir tindakan radikalisme dan separatisme.
“Pancasila sejak tahun 1945 menjadi dasar negara yang tak dapat diganggu gugat. Karena itu, radikalisme dan sparatisme di perguruan tinggi harus diwaspadai. Sebab, jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap kelangsungan Bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI,” tandasnya.
Lebih jauh, kata Maramis sesungguhnya ada begitu banyak persoalan yang dihadapi bangsa namun, ironinya orang masih disibukkan dengan membahas ideologi.
“Persoalan substansial menjadi hal yang penting, seperti pembangunan, bukan berkutat berbicara dibalik ideologi. Untuk itu, pemerintah harus tegas terhadap gangguan Pancasila baik di lingkup kampus maupun lembaga pemerintahan,” tandas Maramis.
Sebagai salah satu penatar P4, Maramis menambahkan apabila Pancasila mengikuti pola TNI/Polri bukan politisi yang banyak kepentingan politiknya.
Diketahui, dialog yang bertema “Peranan Universitas dalam Menciptakan Calon Pemimpin Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan Demi Kesinambungan NKRI,” dihadiri mahasiswa dan para dosen Unsrat.(hilda)
