MANADO, SULUTREVIEW
Peringatan HUT ke-24 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, disambut dengan menggelar diskusi yang mengusung tema ‘Media dan Jurnalis Menghadapi Pemilu 2019’.
Dikatakan Ketua AJI Manado, Lynvia Yinthze Gunde SS yang didampingi Sekretaris AJI Manado, Fernando Lumowa SS, melalui topik tersebut, diharapkan pers yang menjadi bagian besar demokrasi di negeri ini, dapat tampil dengan penyajian berita yang akan semakin memperkuat demokrasi.
“Melalui karya berita, pers dalam menyajikan berita akan lebih mengedepankan kualitas yang tentu saja akan memperkuat demokrasi. Sehingga masyarakat pun akan mrndapatkan informasi yang akurat,” tukasnya.
Sementara itu, Koordinator Pendidikan Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat, Dr Ferry Daud Liando MSi mengatakan Pemilu adalah kerja kolektif, bukan hanya tugas dari KPU dan Bawaslu. Di sini semua pihak termasuk masyarakat dan media memiliki peran yang sama.
Liando, merinci ada tiga poin penting yang harus menjadi perhatian jurnalis, terlebih khusus AJI.
Pertama, AJI harus tau visi pemilu, bukan hanya sepintas tetapi visi besar dari pemilu itu sendiri. Bukan hanya fokus pada berapa kursi yang akan diraih partai politik. Sebab, untuk mencapai pemilu yang berkualitas dibutuhkan aktor yang nantinya akan menjadi wakil dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, lewat pemilu sebagaimana perundangan yang ada.
“Pelaksanaan pemilu, sangat menentukan cita cita bangsa. Ini juga menjadi tanggung jawab media. Apakah orang-orang yang akan kita pilih adalah orang yang mampu melaksanakan dan membuat UU atau tidak,” tegas Liando.
Tak itu saja, Liando juga membeber poin penting lainnya, yakni penguasaan aturan perundangan berikut regulasi yang berkaitan dengan pemilu.
“Semakin menguasai aturan maka akan semakin memudahkan kita untuk melihat masalah atau problem,” ujar Liando sembari menyesalkan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dewasa ini masih di luar ekspektasi. Contohnya saja, sebelum pemilu partai politik diwajibkan menyiapkan calonnya jauh-jauh hari. Dengan demikian dokumen harus disiapkan. Tetapi ironinya banyak berkas yang dikembalikan.
“Ini membuktikan parpol cuma asal comot. Terutama pengisian persentase perempuan 30%. Padahal ketika jadi wakil rakyat ada komitmen yang harus diperjuangkan. Nah kalau asal comot sana sini, bagaimana perempuan dapat berjuang untuk kepentingan perempuan,” sebut Liando.
“Mengapa demikian, karena proses kaderisasi tidak jalan. Model seperti ini apa benar mereka bisa membuat UU yang baik, program yang baik. Sebab selain etika, perempuan juga dituntut punya keterampilan berdebat,” tegas Liando.
Liando juga menyorot bahw motivasi calon legislatif hanya sebagai mata pencarian di politik. “Bagaimana pilih orang yg mampu membuat anggaran dibutuhkan figur berkualitas. Wartawan harus koreksi,” ujarnya.
Poin ketiga, Liando menekankan bagaimana menjaga agar jurnalis tetap independet dan profesional.
“Banyak teman jurnalis jadi tim sukses dan panwascam. Kalau sudah begini jangan pernah bicara kebenaran. Pasti akan berpihak pada kepentingan politik. Tiga bobot ini kiranya jadi bekal teman-teman jurnalis,” katanya.
Tampil sebagai pembicara, , anggota KPU Sulut, Salman Saelangi, Ahli Pers dari Dewan Pers, Yoseph E Ikanubun SPd, Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda SH MPd dan Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Sulut, Raymond Pasla SSos MSi.(hilda)
