Manado, SULUTREVIEW
Upaya dan kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menstabilkan harga sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah patut diapresiasi. Hal itu dibuktikan dengan predikat yang disandang Provinsi Sulut sebagai TPID Terbaik 2017 di tingkat provinsi se Indonesia.
Menariknya, prestasi yang sama juga berhasil diraih Kota Bitung yang juga ditetapkan sebagai TPID Berprestasi 2017 Tingkat Kabupaten/Kota.
Akan prestasi membanggakan itu, Presiden Joko Widodo secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE didampingi Staf Ahli Pemprov Sulut, Marhaen Roy Tumiwa MPd dan Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dr Frangky Manumpil MSi.
Dalam siaran pers Departemen Komunikasi Bank Indonesia (Bi), Arbonas Hutabarat seperti yang diteruskan Deputi Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Sulut, Hutabarat Budisantoso penghargaan diserahkan pada saat rapat kerja nasional (rakornas).
“Pada rakornas kali ini, Presiden RI menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2017,” kata Hutabarat melalui Buwono Kamis (26/7/2018).
Saat menyampaikan pidatonya, Presiden Jokowi lanjut Buwono menekankan pemerintah akan terus berupaya mendukung pengelolaan stabilitas makroekonomi, melalui pengendalian inflasi dan kelangsungan pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur akan terus didorong pemerintah. Tidak hanya di Jawa, tetapi juga di seluruh wilayah nusantara,” tukasnya.
Rakornas Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan BI dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang bertemakan ‘Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Serta Berkualitas’.
“Turut hadir dalam rakornas, para menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 532 TPID dari 34 provinsi dan 498 kabupaten/kota,” sebut Buwono.
Lebih jauh, Presiden RI menyampaikan tentang ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, perlu diantisipasi. Pasalnya, dapat mengganggu kelangsungan pertumbuhan ekonomi.
“Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan neraca transaksi berjalan. Terutama peningkatan produk berbasis ekspor dan substitusi impor. Termasuk sektor pariwisata. Pak Presiden juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur konektivitas serta kemudahan berusaha melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan antara lain dengan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, dan memberi kepastian (Online Single Submission/ OSS),” bebernya.
Selain itu, sambung Buwono, Presiden RI juga menekankan perlunya upaya pengendalian inflasi melalui upaya mewujudkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Dalam kaitan ini, Presiden RI menggarisbawahi pentingnya upaya untuk mendorong perdagangan antardaerah sehingga daerah yang mengalami surplus barang dapat memberikan pasokan ke daerah lain yang mengalami defisit.
“Pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah perlu terus dilakukan. Karena ini dapat mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah. Berikut menjaga ketersediaan pasokan. Pak Presiden RI juga menekankan pentingnya peran Kepolisian untuk menjaga jalannya mekanisme pasar antara lain dengan mengantisipasi penimbunan barang yang berlebihan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia dalam laporannya menyampaikan capaian pengendalian inflasi. Di mana inflasi nasional selama tiga tahun terakhir (2015-2017) terjaga dalam kisaran target 4,0±1%, didukung oleh capaian inflasi di seluruh kawasan.
“Realisasi inflasi volatile food juga semakin menurun, bahkan pada 2017 mencatatkan angka terendah dalam 13 tahun terakhir yakni (2005-2017),” ujarnya.
Diketahui, pencapaian penting pengendalian inflasi merupakan buah dari koordinasi kebijakan yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi.
BI mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program inovatif yang telah dilakukan oleh TPID dan TPI Pusat, hingga pertengahan 2018, inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran 3,5±1%.
Bahkan, realisasi inflasi periode Idul Fitri 2018 lebih rendah dibandingkan tiga tahun terakhir (2015-2017). Keberhasilan ini penting karena menentukan capaian inflasi pada akhir tahun ini hingga tahun-tahun ke depan. Konsistensi dalam mengendalikan inflasi perlu dipertahankan, mengingat sasaran inflasi ke depan akan semakin rendah hingga 3,0±1% pada 2020-2021.(hilda/ist)
