Melonguane, SULUTREVIEW
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud kembali meraih penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2017, se Provinsi Sulawesi Utara ini dilaksanakan Senin (4/6/2018), di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulut di Manado.
Kegiatan tersebut dimulai pada Pkl. 10.30 WITA dan diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Bupati/Walikota dan Ketua/Wakil Ketua DPRD dari 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Selanjutnya hasil pemeriksaan dari Tim BPK terhadap LKPD Tahun Anggaran 2017 kepada setiap masing-masing Kabupaten/Kota langsung diumumkan oleh kepala BPK Perwakilan Sulut, Tangga Muliawan Putra
Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange mengatakan bahwa masih banyak catatan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti dari hasil penilaian Opini WTP yang diterima.
Menurutnya walaupun opini ini adalah WTP bukan berarti tidak ada pelanggaran hukum didalamnya.
“Saya kira dari hasil penilaian BPK, kita sudah terlihat. Kita mendapatkan opini WTP. Tapi sambutan dari Kepala BPK Perwakilan tadi cukup jelas bahwa walaupun opini ini adalah WTP bukan berarti tidak ada pelanggaran hukum yang ada di dalam. Masih banyak catatan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti,” ujar Tuange.
Lanjutnya 60 hari sesudah LHP diserahkan maka akan dilihat catatan dan rekomendasi yang akan diperbaiki.
Diketahui dari 15 Kabupaten/Kota, ada 14 kabupaten/kota yang mendapat WTP dan satu kabupaten yang tidak diberikan pendapat oleh BPK yakni Kabupaten Bolmong Raya.
Turut hadir dalam acara penyerahan tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Bupati/Walikota, Ketua/Wakil Ketua DPRD se-Provinsi Sulut, Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Simon Tuange, S.Sos., M.Si, Ketua DPRD Talaud Max F. M. Lua, Sekdakab Talaud Ir. Adolf Binilang, ME, Inspektur Moudy R. Gumansalangi, Kaban PPKAD Gustaf Atang, serta Pejabat lainnya dari Pemkab Talaud.(fanly)
