Kontribusi JKN-KIS Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

0
280

Manado, SULUTREVIEW – Kontribusi Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terbukti, setelah berjalan 3,5 tahun ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian.

Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp 289 triliun.

Tak itu saja, program JKN-KIS telah meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun. Peningkatan 1 persen cakupan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita.

Menariknya, sebagai catatan di peringatan HUT Proklamasi RI ke-72, menyusul bergulirnya program JKN-KIS telah berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat Jaminan pelayanan kesehatan.

Secara bertahap, program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Sampai dengan saat ini, jumlah peserta yang telah mengikuti Program JKN-KIS lebih dari 180 juta jiwa atau lebih dari 70% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.

Laporan audited akhir tahun 2016 memberikan gambaran bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat. Ini terlihat dari pemanfataan kartu BPJS Kesehatan di 2016 sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.

Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik  pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta. Bila ditambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS adalah 192,9 juta.

Komitmen pemerintah dalam kelangsungan Program JKN-KIS terwujud penyediaan APBN dalam bentuk iuran bagi 92,4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Dari mana sumber APBN tersebut, tentu saja salah satunya dari pajak. “Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang yaitu dengan menjalankan program JKN-KIS. Tanpa waktu yang lama program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat.

Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dalam kegiatan Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia.

Fachmi menambahkan, program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, melalui program JKN-KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit.

Kemudian, masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis. “Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis,” pungkasnya.

Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, Teguh Dartanto yang juga hadir dalam kegiatan Public Expose tersebut, mengatakan dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia sifatnya positif dan  berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan program JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman).

Untuk jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal manusia
merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Tahun 2016, dampak JKN-KIS antara lain, jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp57,9 triliun, industri farmasi dan alat kesehatan Rp10,3 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp14,6triliun. Industri makanan dan minuman terdampak Rp17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp2,4 trilun dan sektor lain Rp38,6 triliun.

Teguh mengatakan bertambahnya peserta JKN-KIS akan meningkatkan investasi di sektor kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan. Ujungnya, memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang.

Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang. “Program JKN-KIS akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 2,9 tahun. Program JKN-KIS berkontribusi sebesar 0.84% dari total PDB Indonesia, kenaikan 1 % kepesertaan JKN-KIS setara dengan peningkatan pendapatan masyarakat sebesar Rp1 juta/tahun/kapita,” urainya.

Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta
orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021. Penciptaan lapangan kerja itu ada
dibeberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016)  akan meningkat menjadi 1,34 8 juta orang (2021).

Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang (2016) dan berpotensi meningkat
menjadi 42,5 ribu orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34,1 ribu orang (2016) dan 53,3 ribu orang
(2021).

Menurut Teguh, dampak program, JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada  puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar. Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik.

Pencapaian universal health coverage (UHC) di tahun 2019 diproyeksikan akan menghasilkan output sebesar 289
triliun rupiah dan kesempatan kerja untuk 2,4 juta orang.(hilda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here