Boroko, Sulutreview.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Boroko, Selasa (8/9/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi wujud nyata penguatan sinergi antarinstansi dalam memelihara stabilitas harga pangan sekaligus mengakselerasi ekosistem keuangan digital di daerah.
Bupati Boltara Sirajudin Lasena mengatakan, dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan cuaca dan gejolak harga komoditas utama, terus berupaya memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama dalam menghadapi dinamika perubahan iklim yang memicu tekanan pasokan pada komoditas cabai rawit dan beras premium.
“Boltara memiliki potensi lahan sawah yang sangat besar, namun tantangan keterbatasan alsintan saat panen raya masih harus kita atasi bersama. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui kerja sama pengembangan varietas padi bersama IPB, penerapan teknologi Tabela yang mampu menembus produktivitas hingga 10,03 ton per hektar, serta perluasan akses kredit alsintan bagi para petani,” ujar Lasena.
Ia menambahkan bahwa Pemkab Boltara juga memberikan perhatian serius pada transformasi digital.
”Di sisi digitalisasi, kami berkomitmen penuh untuk memperluas transaksi nontunai, khususnya pada sektor penerimaan asli daerah seperti pajak dan retribusi agar tata kelola keuangan semakin transparan dan efisien,” tambahnya.
Pada sesi pemaparan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Utara, Purwanto, menyoroti pergerakan inflasi daerah serta capaian ETPD Kabupaten Boltara yang menunjukkan tren sangat positif.
”Perkembangan inflasi Sulawesi Utara saat ini masih dibayangi tekanan harga dari sejumlah komoditas utama seperti cabai rawit, kangkung, angkutan udara, daun bawang, dan cabai merah. Perhatian khusus perlu diberikan pada cabai rawit seiring dengan tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Boltara,” katanya.
Untuk merespons kondisi ini, KPw BI Sulut mendorong optimalisasi kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
“Melalui Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, serta Kerja Sama Antardaerah,” ujar Purwanto.
Purwanto juga memberikan apresiasi atas peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Boltara pada Semester I 2026 yang menembus angka 95,00% dan resmi masuk kategori Tahap Digital.
”Ke depan, Kabupaten Boltara perlu meningkatkan proporsi realisasi penerimaan pada seluruh kanal pembayaran nontunai, baik kanal digital seperti QRIS dan mobile banking, maupun kanal nondigital seperti ATM dan EDC, dengan tetap mempertimbangkan kemudahan pelayanan konvensional melalui agen bank dan teller,” jelasnya.
Selanjutnya, dari sudut pandang regulator keuangan, Manajer PEPK & LMS Kantor OJK SulutGo, Toar Kaesar Dotulung, memaparkan strategi perluasan akses pembiayaan sektor pertanian yang selaras dengan amanat UU P2SK.
”OJK berkomitmen meningkatkan inklusi keuangan dan perlindungan konsumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kami mendorong penerapan skema ekosistem closed loop, khususnya dalam pembiayaan alsintan yang mengintegrasikan peran pemerintah daerah, pelaku usaha, offtaker, lembaga penjamin, dan asuransi agar rantai pasok pertanian berjalan lebih berkelanjutan,” ungkap Toar.
Sementara itu, Kepala BPS Boltara, Andi Alimuddin, menyampaikan pentingnya penguatan data statistik untuk ketepatan formulasi kebijakan.
”BPS siap menyuplai data dan indikator strategis secara berkala, mulai dari IPH, statistik produksi pertanian, tingkat kemiskinan, hingga Nilai Tukar Petani (NTP). Indikator-indikator ini menjadi pijakan analisis yang krusial bagi Pemda dan TPID dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi yang presisi,” kata Andi.
Rangkaian HLM diakhiri dengan serangkaian aksi konkrit, diawali dengan penyerahan rompi TPID dari KPwBI Sulawesi Utara kepada Tim TPID Kabupaten Boltara sebagai simbol penguatan koordinasi lapangan. Momen penting lainnya adalah peluncuran pembayaran retribusi pelayanan kesehatan berbasis QRIS di BLUD Puskesmas Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang, dan Ollot.
Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan masyarakat, Pemkab Boltara turut memberikan penghargaan kepada wajib pajak dan retribusi daerah dengan nominal transaksi digital tertinggi.
Acara kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan pakan ternak dari Pemerintah Kabupaten Boltara kepada 10 kelompok tani penerima manfaat guna memperkuat sektor peternakan dan pangan daerah.(hilda)
