Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, Pertamina Sulawesi Rapat Bersama Pemprov Sulsel

Pertamina tingkatkan pengawasan BBM. Foto:ist

Makassar, Sulutreview.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (5/5/2026). Rapat ini digelar guna memperkuat pengawasan serta menyelaraskan mekanisme penerbitan surat rekomendasi agar Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi semakin tepat sasaran.

​Forum koordinasi lintas sektor ini turut menghadirkan regulator sektor energi, aparat penegak hukum, hingga jajaran pemerintah daerah. Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika di lapangan terkait pemanfaatan surat rekomendasi, terutama bagi sektor krusial seperti petani dan nelayan.

​Pemerintah daerah menilai masih terdapat perbedaan pemahaman dalam proses penerbitan rekomendasi di tingkat lokal, khususnya mengenai penyesuaian kuota kebutuhan BBM dengan kapasitas usaha maupun alat produksi yang digunakan.

​Langkah Strategis Tata Kelola Energi

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengapresiasi kolaborasi dan komitmen Pemprov Sulsel, Dirreskrimsus, BPH Migas, serta Hiswana Migas dalam menyempurnakan tata kelola penyaluran energi bersubsidi.

​“Dalam forum ini telah dibahas secara komprehensif terkait aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Fokus utamanya adalah memastikan sistem yang sudah berjalan dapat terus disempurnakan, sehingga penyaluran benar-benar tepat sasaran, terutama bagi petani dan nelayan yang berhak menerima,” ujar Deny.

​Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan bahwa sinergi dan kesamaan persepsi antarinstansi menjadi kunci utama efektivitas pengawasan di lapangan.

​“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum, pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan,” jelas Jufri.

​Dorong Peran Aktif Masyarakat

​Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Sulsel mendorong keterlibatan aktif aparat penegak hukum hingga tingkat daerah untuk melakukan pemantauan langsung. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi pun menyambut baik kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keandalan distribusi energi secara adil dan transparan.

​Guna mendukung pengawasan yang inklusif, masyarakat juga diimbau untuk turut memantau penyaluran BBM subsidi di lingkungan masing-masing.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *