Manado, Sulutreview.com – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membuktikan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan dan representasi masyarakat melalui Rapat Paripurna penyampaian kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) serta laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut pada Kamis (23/4/2026) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu dan Royke Reynald Anter.
Silangen pada paripurna itu, menyampaikan bahwa laporan kinerja AKD dan hasil reses bukan sekadar agenda formal, melainkan bentuk nyata akuntabilitas kepada masyarakat.
“Rapat paripurna yang dilaksanakan ini menjadi ruang transparansi bagi DPRD untuk menyampaikan apa yang telah dikerjakan sekaligus memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diperjuangkan,” ujar Silangen.
Sejumlah komisi memaparkan capaian kerja masing-masing, mulai dari pengawasan kebijakan pemerintah daerah hingga pembahasan berbagai regulasi strategis.
Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, dalam laporannya menyoroti pentingnya efisiensi anggaran sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur Sulut, Yulius Selvanus, yang dinilai mampu mendorong penghematan belanja daerah secara signifikan.
“Efisiensi anggaran harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah, bukan hanya kebijakan sesaat,” ungkap Waworuntu.
Berkaitan dengan laporan hasil reses dari berbagai daerah pemilihan mengungkap beragam persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Mulai dari infrastruktur jalan, penerangan, hingga kebutuhan ekonomi kerakyatan menjadi isu dominan yang disuarakan warga.
Anggota DPRD dari dapil Bolmong Raya, Feramitha Mokodompit, juga mengungkapkan bahwa ratusan aspirasi telah dihimpun dan membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Kami mencatat kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya perbaikan infrastruktur yang berpotensi membahayakan keselamatan jika tidak segera ditangani,” ujarnya.
Di sisi lain, anggota DPRD dari wilayah kepulauan, Norman Luntungan, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di daerah terpencil.
“Kebutuhan dasar seperti jalan, jembatan, dan penerangan masih menjadi prioritas utama masyarakat di wilayah kepulauan,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran.
“Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses adalah suara nyata yang harus kita jawab dengan kebijakan yang konkret,” ujar Gubernur Yulius.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga semangat kebersamaan atau mapalus dalam membangun daerah.
Dengan berakhirnya rapat paripurna tersebut, DPRD Sulut resmi menutup Masa Persidangan II dan bersiap memasuki Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.(hilda)
