Kotamobagu, Sulutreview.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Utara (Sulut) dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bersinergi menjaga stabilitas harga yang dipertegas melalui High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building (CB) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pada Kamis (5/2/2026).
Agenda penting ini menjadi forum terbaik untuk menguatkan koordinasi antar lintas sektor, sekaligus juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengendalian inflasi daerah.
Turut hadir dalam kegiatan HLM, Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta, Deputi KPw BI Sulut Renold Asri dan anggota TPID dari instansi terkait.
Dony Lumenta dalam arahannya, menegaskan bahwa pengendalian inflasi memiliki tantangan yang semakin kompleks. Hal itu, didorong oleh dinamika geopolitik global yang turut berdampak pada terjadinya lonjakan harga energi dan pangan.
“Kolaborasi yang kuat dan berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam upaya pengendalian inflasi. Terutama antaranggota TPID, dalam merumuskan kebijakan inovatif, adaptif dan tepat sasaran,” tukasnya.
Langkah strategis yang diperkuat antara lain, adalah pemantauan rutin terhadap perkembangan harga, kemudian optimalisasi lahan-lahan tidur agar dapat dimanfaatkan lebih produktif dan penguatan komunikasi publik guna mendorong pola konsumsi masyarakat yang bijak.
“Dalam menjaga stabilitas harga,
upaya ini sangat krusial, khususnya pada periode Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2026,” ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut, Renold Asri, mengatakan bahwa arah kebijakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2026, akan lebih difokuskan ketahanan pangan yang semakin diperkuat. Yakni melalui optimalisasi dan pengembangan lumbung pangan dan sentra produksi. Di mana Kabupaten Bolmong dinilai memiliki posisi strategis, yang adalah daerah penyangga pangan di Sulut.
Untuk mengelola potensi tersebut, perlu diikuti dengan mendorong perluasan kerja sama antar daerah, termasuk kerja sama antarpelaku usaha (B2B), penguatan kemitraan dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta pengembangan infrastruktur dan teknologi pascapanen.
“Pemanfaatan teknologi seperti ozonisasi dan penguatan hilirisasi produk pertanian, mampu menjaga kualitas komoditas. Sekaligus juga meningkatkan nilai tambah bagi petani,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bolmong, pada pertemuan HLM menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam skema Kerja sama Antar Daerah (KAD) yang menyasar komoditas beras, jagung, dan gabah kering.
HLM kemudian dilanjutkan dengan sesi capacity building, Lumenta memaparkan tentang tujuh program unggulan GNPIP serta karakteristik wilayah Bolmong.
Materi selanjutnya disampaikan Asisten Direktur BI Sulut, Sigit Setiawan, yang membahas persiapan menghadapi TPID Award 2026.
Ia menyampaikan tentang pentingnya kontribusi dan keterlibatan kepala daerah, yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, berikut kesiapan laporan dan program unggulan sejak awal.
Di penghujung HLM, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bolmong, Ismail Azis, menjelaskan tentang strategi Bulog dalam memperkuat distribusi beras hingga komoditas pangan strategis, utamanya dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah.
“Melalui kegiatan ini, antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah terjalin sinergitas yang diharapkan semakin solid dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow,” pungkasnya.(hilda)
