Manado, Sulutreview.com – Rapat paripurna yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dan DPRD Sulut sepakat meneken Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, di Gedung DPRD Sulut, Selasa (18/11/2025).
Pada rapat paripurna itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, menyatakan rasa bangga atas kinerja dari jajaran legislator yang telah menunjukkan keseriusan dalam proses pembahasan anggaran hingga tercapainya kesepakatan.
Gubernur Yulius juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada jajaran pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut, yang pada kesempatan yang sama, dilakukan penetapan Propemperda atau Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2025.
Menurutnya, kerja sama antara Pemprov Sulut dan kalangan legislator, secara langsung telah memberikan kontribusi positif. Terutama dalam penyelasaran dan optimalisasi dokumen anggaran.
“Terima kasih untuk kontribusi dari legislatif yang telah memberikan koreksi, masukan atau rekomendasi maupun kritik yang membangun selama dilakukan pembahasan. Pastinya ini akan bepengaruh terhadap kualitas domumen yang telah dirampungkan,” jelas Gunernur Yulius.
Gubernur bilang, dokumen KUA–PPAS 2026 telah disusun dengan sangat cermat. Sehingga semua formulasi yang telah dirancang sepenuhnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuam keuangan maupun kekuatan fiskal yang ada.
“Semua koreksi dan masukan yang diberikan selama pembahasan secara langsung akan berdampak pada kualitas dokumen,” katanya.
Dokumen KUA–PPAS 2026 yang disetujui, lanjut Gubernur Yulius, searah dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Dokumen yang telah diteken akan menjadi pedoman dan standar seluruh organisasi perangkat daerah, terutama dalam proses penyusunan program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026.
Terkait arah pembangunan Sulut 2026, Gubernur Yulius mengatakan lebih mengedepankan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), pariwisata dan agrobisnis yang dibarengi dengan inovasi dan regulasi.
”Seluruh perangkat daerah harus mengedepankan program prioritas yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut,” ucapnya.
Diketahui, dengan ditekennya nota kesepakatan KUA–PPAS 2026, maka menandai dimulainya tahapan penyusunan program kerja 2026 lebih terarah dan berkelanjutan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andy Silangen.(hilda)
