Kiprah Perempuan Sulut di Pemilu 2024 Masih Terbelenggu

Wajah perempuan Sulut siap menuju Senayan. Foto kolase by Hilda

Manado, Sulutreview.com -Tren kenaikan angka partisipasi perempuan dalam politik di kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) cukup menggembirakan, karena mampu menjawab quota 30 persen.

Atas kepercayaan masyarakat pemilih, mereka yang masuk dalam kontestasi politik medapatkan kesempatan duduk di kursi legislatif, baik di tingkat DPRD Provinsi hingga DPR RI.

Sangat disayangkan, karena keterwakilan perempuan dalam Pemilu, yang ada di Provinsi Sulut, masih didominasi dengan latar belakang nepotisme atau primordialisme. Di mana keberadaan mereka dipengaruhi oleh jalur privilege atau adanya ikatan istimewa seperti anak, adik, kakak, isteri, suami, keponakan atau besan dari pimpinan partai maupun pejabat dan pengusaha tajir.

Alhasil, saat mereka duduk sebagai wakil rakyat, minim gagasan dan tidak vocal memperjuangkan aspirasi rakyat, yang sejatinya menjadi tugas utama. Bukan sekedar duduk, diam dan dengar saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun agenda rutin lainnya seperti rapat paripurna yang membahas produk perundangan, kebijakan serta penganggaran.

Masyarakat pun apatis dengan sepak terjang perempuan di ajang Pemilu. Sebab, berkiprah di dunia politik, bagi perempuan tidak boleh memiliki mindset atau pemikiran bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki. Karena secara gender memiliki kesetaraan yang sama.

Sudah seharusya perempuan menunjukkan kapasitas dan kemampuannya dalam berpikir maupun bertindak. Tidak boleh ada batasan atau belenggu yang menghalanginya. Apakah itu dari sisi sosial, budaya dan agama.

Terkini, rasa percaya diri kaum perempuan yang ikut Pemilu 2024 di Sulut, juga sempat diwarnai praktik money politics yang sempat menyeret kasus tersebut hingga ke ranah hukum. Kenyataan pahit ini, tentu saja menggoreskan image buruk masyarakat, karena kemampuan dan pemberian dari kerja nyata perempuan yang masuk di kontestasi politik belum terukur, sehingga menempuh jalan pintas dengan mengorbankan moral dan harga diri.

Dikatakan Akademisi Unsrat, Jackelin Lotulung, kiprah perempuan Sulut di Pemilu, cukup membanggakan namun, berbagai keterbatasan yang menyertai, masih menjadi buah pikirin untuk diseriusi.

“Kemajuan politik perempuan di Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya terjadi di tataran legislatif daerah, tetapi juga di tingkat nasional. Ini patut diapresiasi. Karena kehadiran perempuan telah memberi warna bagi kelangsungan demokrasi, khususnya ketika perempuan mampu merebut kursi legislatif, yang selama ini didominasi kaum laki-laki,” ungkapnya.

Di ranah legislatif, sebutnya, perempuan Sulut telah bangkit sejak era Sus Sualang Pangemanan yang dipercaya sebagai Ketua DPRD Minahasa Utara periode 2004-2009, begitu juga Jenny J Paruntu menjadi Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan 2009-2014.

Sebelumnya di DPRD Provinsi Sulut, Pandeiroth-Roeroe menjadi Wakil Ketua DPRD periode tahun 1999-2004, bahkan Meiva Lintang STh menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulut periode 2009-2014.

“Rekam jejak mereka telah membuka kesempatan bagi perempuan Sulut untuk menunjukkan potensinya, dalam memperjuangkan hak-hak rakyat. Khususnya bagi mereka yang terpilih di Pemilu 2024 ini,” ucapnya sembari menyampaikan pesan bahwa di pundak para calon legislatif yang akan menuju Senayan, mereka diharapkan tampil lantang menyuarakan kebenaran untuk berpihak pada kepentingan rakyat.

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara DPR RI Dapil Sulut, saat ini, masih berlangsung dan berproses di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan terakhir di KPU RI, yang sesuai jadwal dilaksanakan pada 20 Maret 2024.

Data sementara menunjukkan, Hillary Lasut dari Partai Demokrat berhasil meraup suara signifikan. Diikuti, Tetty Paruntu dari Partai Golkar, dari Partai Nasdem tercatat Felly Runtuwene dan Tatong Bara serta Yasti Supredjo Mokoagouw dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.(hilda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.