Manado, Sulutreview.com – Kriteria atau tingkat ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) masuk kategori rendah.
Menurut penilaian Bank Dunia, seperti yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut, khusus yang berkaitan dengan aktivitas di perkotaan dan pedesaan adalah rendah.
“Menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan termasuk ketimpangan rendah,” katanya pada konferensi pers, Senin (17/7/2023).
Pada parameter atau acuan ukuran yang digunakan BPS Sulut, Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulut
yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,370. Angka ini meningkat 0,011 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,359 dan meningkat sebesar 0,005 poin bila dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,365.
“Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,377, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,355 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,362. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,345, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,352 dan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,354.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,28 persen.
“Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah,” katanya.
Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,04 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Selanjutnya, untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 19,30 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.
“Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,30 persen. dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan dan perdesaan termasuk ketimpangan rendah,” sebutnya.(hilda)
