Manado, Sulutreview.com – Maraknya aksi buang bangkai babi di sejumlah wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mintra), Minahasa Selatan (Minsel) maupun Tomohon, disikapi cepat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).
Pemprov Sulut gerak cepat dengan turun langsung ke lokasi serta berkoordinasi dengan Kabupaten/kota, untuk secepatnya melakukan evakuasi bangkai dan membersihkan lahan, tempat oknum yang tak bertanggung jawab telah membuang bangkai babi.
“Sudah dilakukan evakuasi. Dan saat ini sudah ditangani Polres untuk diproses hukum bagi pelaku yang membuang bangkai babi,” ungkap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel Senin (5/6/2023).
Langkah cepat lainnya, juga dilakukan pengiriman sampel ke laboratorium Maros untuk diketahui, apa yang menjadi penyebab matinya ternak babi tersebut.
“Semua sampel babi mati di wilayah Tomohon, Minahasa Selatan dan Minahasa sesuai laporan yang dikirim ke laboratorium Maros sampai saat ini hasilnya masih negatif,” ungkap Kepel.
Melalui hasil laboratorium tersebut membuktikan bahwa kematian ternak babi masih dalam kategori wajar, bukan terjangkit penyakit African Swine Fever (ASF) yang sangat dikhawatirkan. “Artinya masih kematian wajar,” ujar Kepel.
Sebelumhya, diketahui, aksi tak terpuji dilakukan sejumlah oknum warga dengan membuang bangkai babi di kawasan hutan Gunung Potong Desa Pangu, Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara sangat mengganggu warga.
Marvel Pandaleke selaku generasi muda Desa Pangu menyebut aksi buang bangkai babi adalah tindakan tidak terpuji bahkan tindakan yang dilakukan oknum yang tidak bermoral.
Dia mensinyalir, sejumlah bangkai babi yang dibuang adalah babi yang mati karena virus yang saat ini menjadi wabah ternak.
“Saya tidak habis pikir jika ada orang yang punya pikiran dan tindakan seperti itu. Ini bagi saya pencemaran luar biasa, sebab bisa jadi babi yang dibuang sudah terjangkit virus. Selain menimbulkan bau busuk, tetapi juga ancaman penyebaran virus yang lebih meluas,” ujar Marvel.
Atas tindakan ini, Marvel juga menyebut jika aksi pencemaran lingkungan adalah tidakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).(eda)
