Oleh : Hilda Margaretha
KARAKTERISTIK inflasi di Sulawesi Utara (Sulut) yang diwakili Kota Manado terbilang sangat unik. Faktor pencetus inflasi dari tahun ke tahun adalah sama, disumbang oleh volatile food, yakni komponen inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup kebutuhan pokok, yaitu bahan makanan seperti cabai (rica), tomat sayur dan daun bawang atau bawang prei.
Pergerakan atau fluktuasi harga sembako inilah yang kerap menentukan tingkat inflasi.
Masyarakat Sulut yang merupakan penyuka masakan pedas, pastinya tidak dapat dipisahkan dengan cabai atau rica. Berbagai menu masakan hingga gorengan kurang afdol apabila disantap tanpa rica. Akibatnya ketika terjadi supply and demand atau teori penawaran dan permintaan yang tidak seimbang, dalam artian peningkatan kebutuhan tidak diikuti dengan ketersediaan stok dalam jumlah yang mencukupi, maka dapat dipastikan akan berdampak pada melambungnya harga komoditas.
Gejolak harga rica, tomat sayur dan daun bawang di pasar tradisional di Manado, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia nilainya cukup fantastis. Sebab untuk rica yang harga normalnya berada di angka puluhan ribu dapat menembus ratusan ribu per kilogramnya.
Sedangkan tomat dari harga normal Rp5 ribu dapat mencapai Rp15 ribu per kilogramnya. Demikian juga dengan daun bawang, sampai artikel ini ditulis tak kunjung turun harga tetap di posisi Rp5 ribu per ikatnya.
Sebelum lebih jauh membahas tentang keunikan inflasi di Sulut, alangkah baiknya jika pembaca mengetahui apa itu inflasi.
Apa manfaatnya dan bagaimana cara mengendalikannya.
Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam waktu yang panjang sehingga berpengaruh terhadap mekanisme pasar.
Selanjutnya, setelah mengetahui inflasi, maka pembaca juga perlu mengetahui tentang deflasi yang adalah kebalikan dari inflasi, di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar.
Lantas apa pentingnya mengetahui Inflasi dan deflasi? Bagi masyarakat umum, inflasi menjadi perhatian karena inflasi langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Bagi dunia usaha, laju inflasi akan menentukan berbagai keputusan yang akan ditempuh.
Bagi pemerintah, inflasi menjadi parameter dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menyimak pengaruh inflasi yang berdampak luas terhadap kelangsungan hidup masyarakat, maka setiap negara, melalui otoritas moneter atau bank sentral, berupaya maksimal untuk mengendalikan stabilitas. Namun, perlu diingat, inflasi yang tinggi akan berdampak secara langsung terhadap kelangsungan perekonomian suatu negara, bahkan berpengaruh kepada kemampuan belanja yang secara otomatis akan membuat perdagangan lesu. Tetapi inflasi yang terlalu rendah juga tidak baik, karena harga barang akan cenderung turun. Hal ini juga akan berdampak pada menurunnya produksi.
Penentu naik turunnya inflasi di Sulut, sangat erat kaitannya dengan permintaan. Ketika terjadi lonjakan kebutuhan namun tidak dibarengi dengan ketersediaan suplai barang, sudah dapat dipastikan bahwa hal ini akan mendorong terjadinya inflasi.
Contohnya saja, pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang. Pada saat meningkatnya kebutuhan namun barang yang tersedia di pasar dalam jumlah terbatas, maka ujung-ujungnya akan menyebabkan naiknya harga.
Inilah yang menjadi penyebab inflasi.
Lebih jauh, untuk mengetahui lebih detail tentang inflasi di Sulut yang diwakili Kota Manado, berikut profil inflasi dalam rentang waktu tiga tahun, yang menunjukkan kondisi stabil. Pastinya hal ini tidak akan mengkhawatirkan perekonomian. Sebab, angka inflasi yang tercipta dalam level terjaga dan terkendali.
Lagi-lagi pencetus inflasi lebih didominasi oleh volatile food. Di mana dalam enam tahun terakhir, berdasarkan data yang ada, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Ini bukan suatu kebetulan, sebab untuk menjaga dan mengendalikannya banyak dilakukan berbagai strategi dan koordinasi dengan intansi yang kompeten.
Berdasarkan data historis yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut, jika dirunut inflasi tahunan pada 2020 tercatat
-0,18 persen, tahun 2021 2,65 persen dan tahun 2022 sebesar 4,00 persen.
Untuk mengetahui perhitungan iflasi, BPS seperti yang diungkapkan Kepala BPS Provinsi Sulut, Asim Saputra dibuat tujuh kelompok pengeluaran yang didasarkan pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) inflasi, untuk kelompok pertama yaitu bahan makanan, kedua, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, ketiga perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, keempat sandang, kelima adalah kesehatan, keenam meliputi kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga dan ketujuh adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.
Faktor pencetus inflasi di Sulut, seperti yang sudah dijelaskan di atas, dipengaruhi oleh volatile food, di mana batang bawang rica, tomat sayur secara bergantian memberikan kontribusi atau sumbangan signifikan dalam perjalanan inflasi.
Kenaikan harga atau fluktuasi dari bahan makanan tersebut kerap terjadi menjelang peringatan hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru maupun pengucapan syukur. Namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kapan saja, penyebabnya adalah pengaruh cuaca yang diikuti dengan tingginya curah hujan sehingga mempengaruhi produksi rica dan tomat di tingkat petani yang sentranya berada di Minahasa dan Minahasa Selatan (Minsel).
Berbagai upaya untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan terhadap permintaan yang tinggi, dilakukan pemerintah dengan menggandeng peritel. Antara lain dengan mendatangkan rica dari daerah lain seperti Gorontalo dan Surabaya.
Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Sulut, Daniel Mewengkang, ketika terjadi gejolak harga (shock) di pasar tradisional pihaknya berupaya mengantisipasi melambungnya harga dengan impor produk antar daerah.
“Tujuannya agar kebutuhan pasar tercukupi. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menambah stok dengan mendatangkan rica dari daerah lain seperti Gorontalo dan Surabaya. Dengan demikian dapat meredam kenaikan harga. Ini sangat penting sebab, imbas kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus akan menyumbang inflasi. Hal inilah yang harus kita jaga,” jelasnya.
Selain itu, untuk menstabilkan harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama peritel menyediakan kebutuhan bahan pokok dengan menggelar pasar murah. Tujuannya juga sama, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.
Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa, secara langsung akan berpengaruh terhadap nilai suatu mata uang, yang akan mengalami penurunan, sehingga daya beli mata uang tersebut menjadi semakin lemah.
Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.
Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan. Namun, penurunan nilai mata uang sebagai akibat inflasi dampaknya tidak akan sama terhadap seluruh masyarakat.
Kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap, misalnya, pegawai negeri maupun masyarakat berpenghasilan kecil lainnya adalah kelompok masyarakat yang menderita akibat inflasi. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap dan tidak tetap tersebut akan menderita karena secara riil pendapatannya akan menurun atau menjadi lebih kecil.
Sementara kelompok masyarakat lainnya yang mempunyai kemampuan untuk melindungi diri tidak menerima beban yang sama sebagai akibat adanya inflasi.
Ketidakpastian besarnya laju inflasi juga dapat mengakibatkan semakin seriusnya beban atau bahaya inflasi. Laju inflasi yang terlalu berfluktuasi akan menimbulkan distorsi terhadap tingkat harga. Dalam sistem ekonomi pasar, tingkat harga merupakan sinyal bagi rumah tangga maupun dunia usaha tentang keseimbangan alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu perekonomian.
Kenaikan harga-harga saham di pasar modal yang secara relatif lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya juga merupakan tanda-tanda membaiknya prospek dunia usaha, yang berarti juga menjadi terciptanya peluang maupun kesempatan untuk melakukan berbagai investasi yang menguntungkan.
Harga relatif (bukan harga satu persatu barang dan jasa) merupakan sinyal yang sangat penting bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil berbagai keputusan yang strategis. Apabila laju inflasi bergejolak (sangat berfluktuasi) dan tidak menentu, maka harga-harga secara relatif juga berubah terhadap tingkat harga secara umum, dan hal tersebut sangat berbahaya karena keadaan tersebut akan mendistorsi sinyal ekonomi yang sangat penting dalam suatu perekonomian, yaitu harga.
Perubahan dan variasi harga relatif yang timbul karena adanya ketidakpastian harga (inflasi) dapat mengakibatkan masyarakat (individu dan dunia usaha) memboroskan sumber-sumber daya ekonomi untuk mencari harga yang berbeda-beda. Salah satu contoh inflasi yang tidak menentu dan tak terkendali adalah apa yang disebut hiperinflasi, yaitu suatu keadaan ketika laju inflasi dapat meningkat ratusan atau bahkan ribuan persen dalam suatu waktu tertentu. Hiperinflasi sangat berbahaya bagi suatu perekonomian.
Dalam keadaan hiperinflasi setiap orang akan berusaha untuk membelanjakan uangnya sampai habis atau menukarkannya dengan mata uang yang lebih stabil sebelum harga-harga semakin meningkat.
Upaya pengendalian inflasi di Sulut, secara intens dan terus menerus dilakukan Bank Indonesia (BI) yang tidak lain merupakan bank sentral, yakni lembaga yang mendapat mandat dari undang-undang untuk mengendalikan laju inflasi.
Berbagai upaya dan gagasan untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil terus dilakukan BI. Hal itu direalisasikan dengan menggulir berbagai kebijakan dan koordinasi, mengingat pengendalian inflasi tidak dapat hanya dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan moneter semata, tetapi perlu dukungan kebijakan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak. Sebab peran aktif pemerintah dan pelaku usaha di daerah, sangat diperlukan untuk mengendalikan inflasi.
Program pengendalian inflasi yang digulir BI, sejauh ini dapat dilihat dari berbagai program dan gagasan strategis. Motivasinya adalah memberikan kontribusi pada realisasi inflasi aga terjaga, antara lain, dengan melaksanakan program Batanang Bawang Rica dan Tomat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Barito. Melalui program ini, BI menyerahkan 30 ribu bibit kepada tim Penggerak PKK Sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM). Sasarannya, agar ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya berkutat dengan rumah tangga memiliki kepedulian untuk memperhatikan pekarangannya. Sebab, dari hal yang kecil ini yang kemudian dibiasakan akan berdampak signifikan terhadap inflasi yang dipicu oleh naiknya harga rica.
Masih dengan program yang sama, BI juga menggandeng sejumlah komunitas lainnya hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menyalurkan 35 ribu bibit.
Program ini bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya kelompok WKI Sinode GMIM dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Diharapkan program Batanang Barito dapat menyentuh hingga di tataran masyarakat yang semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi bahan pangan hariannya. Atau paling tidak dapat menekan inflasi yang diikuti dengan kenaikan tingkat harga, yang notabene seringkali menjadi hambatan dalam perekonomian karena dapat mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat seiring dengan menurunnya daya beli terutama pada barang-barang konsumsi sehari-hari.
Karenanya, untuk memastikan kelancaran proses menanam, BI aktif melakukan koordinasi terutama untuk mekanisme pembagian bibit tanaman sesuai dengan potensi lahan daerah serta kesiapan masing-masing wilayah.
Lebih dari itu, BI melakukan penguatan akses data dan informasi harga pangan strategis melalui website Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang diupdate secara haria. Hal ini juga dimaksudkan masyarakat secara transparan dapat mengetahui fluktuasi harga kebutuhan pokok yang dijual di pasar.
Program yang tak kalah penting adalah pasar murah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng Disperindag Provinsi Sulut. Berikut, inspeksi mendadak (sidak) pasar gabungan yang melibatkan instansi terkait.
Selain itu, untuk menstabilkan dan mengendalikan inflasi, BI juga melakukan penguatan program ketahanan pangan melalui pengembangan klaster Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan komoditas bawang di Kabupaten Minahasa, cabai di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro (Sitaro) dan Sangihe.
Selanjutnya untuk klaster tomat di Kabupaten Minahasa. Untuk peningkatan kualitas informasi harga pangan, khususnya terkait studi harga dan inflasi di daerah kepulauan, yakni Tahuna juga dilakukan BI.
“Upaya pengendalian ekspektasi dan konsumsi masyarakat menjelang hari besar keagamaan, juga kami lakukan secara intens, melalui penyampaian informasi ke publik, seperti media cetak dan elektronik, talkshow terkait pengendalian konsumsi. Sekaligus juga imbauan agar masyarakat tidak konsumtif,” ungkap Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulut, Andry Prasmuko.
Poin yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan bagaimana menjaga keterjangkauan harga komoditas di tingkat petani. Dalam artian jangan sampai panen raya yang diikuti dengan produksi yang melimpah menyebabkan harga anjlok dan terpuruk. Sehingga pada akhirnya petani tidak dapat menikmati hasilnya. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap motivasi petani sehingga enggan menanam. Praktis jika kondisi ini tak diolah maka akan berujung pada berkurangnya stok di pasar sehingga prinsip supply-demand (penawaran dan permintaan) pun akan berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merealisasikan program Gerakan Batanang Rica bersama TPID di Langowan, di mana panen petani diikuti dengan harga yang membaik. Saat panen raya tomat sayur, yang dipusatkan di Winebetan dan Raringis petani menyambutnya dengan sumringah.
Ketua Bethel Care Indonesia Sulut dan Gorontalo, Yusak Sanggi mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan BI kepada petani telah menunjukkan peningkatan ekonomi masyarakat. “Ada tujuh wilayah pembinaan petani yang menanam komoditas, cabai, tomat, bawang merah dan bawang putih. Dan hasilnya telah dinikmati petani. Suksesnya program telah membawa kesejahteraan petani,” katanya.
Mengelola harga sangatlah penting baik produsen maupun konsumen. Agar harga di tingkat konsumen tidak fluktuasi, karena hal ini dapat menciptakan gab. Hal ini harus diupayakan agar jangan ada permainan. Harga harus adil dan fair. “Seringkali ada petani kita dengan rasio gagal produksi, sementara pedagang justru mendapatkan keuntungan besar. Untuk itu perlu diupayakan untuk mencari terobosan,” tandasnya sambil menambahkan bahwa pemerintah saat ini telah melibatkan kepolisian untuk bertanggung jawab terhadap harga pangan.
“Sebenarnya sesuai mekanisme, harga pangan bukan menjadi urusan Kepolisian. Tetapi ini yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia agar masyarakat dapat membeli dengan harga yang terjangkau,” tandasnya.
Inflasi yang kerap dipicu oleh komoditas volatile food, perlu dkendalikan agar tidak menjadikan masyarakat miskin. Sebab, inflasi akan meningkatkan biaya kebutuhan. Artinya, kalau semua naik maka dampaknya akan menimpa masyarakat. Makanya perlu dikendalikan dan jangan sampai berkelanjutan. Karena akan berpengaruh pada kenaikan harga yang komoditas lainnya.
Koordinasi di tingkat TPID, sejauh ini banyak memberikan dampak positif. Hasilnya TPID Sulut menunjukkan prestasi kerja yang patut diapresiasi, yakni mampu menekan angka inflasi yang terealisasi secara aktual dan tepat sasaran. Antara lain penyusunan rencana program kerja yang penetapannya harus disahkan dan ditandatangani Gubernur Provinsi Sulut selaku Ketua TPID Provinsi. Adapun usulan rencana program kerja tersebut meliputi peningkatan kapasitas petani. Khususnya petani beras dan barito, mensukseskan gerakan rica rumah (urban farming), perubahan kondisi cuaca yang bekerja sama dengan BMKG serta sosialisasi intensif terkait pengendalian konsumsi bahan segar ke olahan.
Koordinasi yang baik ini juga mengantarkan TPID Provinsi Sulut sebagai TPID terbaik di tahun 2017. Di mana upaya untuk menstabilkan harga sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mendapat apresiasi. Hal itu dibuktikan dengan predikat yang disandang Provinsi Sulut sebagai TPID Terbaik 2017 di tingkat provinsi se Indonesia.
Menariknya, prestasi yang sama juga berhasil diraih Kota Bitung yang juga ditetapkan sebagai TPID Berprestasi 2017 Tingkat Kabupaten/Kota. Akan prestasi membanggakan itu, Presiden Joko Widodo secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE.
Upaya meningkatkan koordinasi, TPID juga wajib komunikatif dengan peritel maupun pedagang. Baik di level pemasok maupun eceran. Hal ini untuk mempermudah monitoring fluktuasi harga komoditas sehingga ketika terjadi inflasin dapat diketahui dengan mudah sumbernya.
Solusi dan serta saran agar inflasi terjaga, tidak dapat diabaikan, jangan pernah puas dengan capaian prestasi saat ini.
Tidak boleh lengah, sebab fluktuasi harga pangan bahkan harga-harga barang lainnya perlu dikontrol dan dikendalikan secara terus menerus. Pengendalian inflasi yang rendah dan stabil dipastikan akan berdampak positif pada penguatan dan pemulihan ekonomi yang menyasar kesejahteraan rakyat. Ke depan perlu dilakukan sejumlah langkah strategis agar inflasi tetap berada di kisaran sasaran, yakni dengan memastikan kecukupan pasokan atau stok volatile food (pangan) antara lain dengan memperhatikan masa panen komoditas, memperkuat cadangan pangan agar harga tidak fluktuatif.
Memperhatikan manajemen produksi sehingga pengelolaan produksi dan masa panen serta pemasarannya. Selanjutnya, pengaturan besaran maupun timing kebijakan administered prices perlu disikapi. Berikut adalah memperkuat koordinasi antara BI dan pemerintah daerah yang mencakup provinsi/kabupaten/kota maupun TPID.
Perlu diingat bahwa inflasi yang rendah dan stabil akan berkontribusi positif pada upaya penguatan momentum pemulihan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Di mana daya beli masyarakat akan menjadi penopang bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pencapaian dalam pengendalian inflasi tidak terlepas dari koordinasi pengendalian inflasi yang kuat antara pemerintah dan BI.
Koordinasi kebijakan akan menentukan stabilitas inflasi, bahkan melalui penguatan koordinasi antara BI dan pemerintah daerah dipastikan akan meminimalkan risiko kenaikan inflasi dari komoditas pangan dan komoditas strategis yang diatur oleh pemerintah. Antara lain, langkah strategis yang harus dilakukan adalah menjaga inflasi volatile food .
Tentu saja dengan memastikan kecukupan pasokan pangan, melalui pengelolaan kesiapan produksi, memperkuat cadangan pangan pemerintah dan tata kelola operasi pasar, memperbaiki manajemen produksi melalui penguatan kelembagaan petani maupun pengelolaan produksi dan pasca panen. Kebijakan administered prices, yakni harga barang-barang yang diatur oleh pemerintah terutama jika memunculkan dampak yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Langkah lainnya yang perlu diperkuat adalah koordinasi maupun kualitas pendataan yang akurat, yang nantinya akan menjadi parameter yang tepat dalam menentukan kebijakan ke depan.(*)
