Manado, Sulutreview.com – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang dilaksanakan di hotel Four Point Senin (25/10/2022).
Ketua Tim kunker Marsiaman Saragih SH dalam pertemuan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 Provinsi Sulut tersebut, secara terang-terangan menyatakan ingin mengetahui persis langkah dan strategi pemerintahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Sulut di angka 5,93 persen, melampaui nasional yang ada di angka 5,22 persen serta inflasi yang ada di posisi 1,03 persen.
“Melalui forum ini, kami minta gambaran Pak Gubernur bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara yang secara umum tumbuh positif dan mengalami peningkatan. Demikian juga dengan kinerja perbankan, modal kerja maupun kredit konsumtif,” tukasnya.
Dia juga berharap melalui kunker dapat memperoleh masukan seluas mungkin. Baik dari masyarakat dan pemangku kepentingan, agar apa yang dibahas sesuai dengan apa yang berkembang di masyarakat. Terutama bagi peningkatan perekonomian di Sulut.
Gubernur Olly pada kesempatan itu, menyampaikan kunker Komisi XI DPR RI sangat penting. Karena bisa melihat potret pertumbuhan ekonomi sekaligus kendala yang dialami.
“Kunjungan kerja ini akan menjadi gambaran serta memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk menunjang pembangunan. Apalagi pemerintah saat ini, gencar menjaga inflasi dan menggenjot pertumbuhan ekonomi yang ada,” ujarnya.
Pada 2020 saat pandemi, ungkap Olly, secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan diikuti pemberlakuan recofusing sebagai kebijakan sosial.
“Pada saat itu, pembangunan infrastruktur di Sulut diarahkan ke pertanian, khususnya daerah yang berpotensi dengan program Marijo Ba Kobong, yang artinya mari berkebun. Ini mengajak masyarakat kembali ke desa untuk berkebun di sembilan potensi kebutuhan pokok. Mulai dari gula aren, padi hingga barito atau bawang rica (cabai) dan tomat,” jelas Olly sembari menambahkan dengan gerakan menanam masyarakat dapat membuka pasar ekspor ke Jepang.
“Tujuan kita melakukan gerakan menanam adalah membuka pasar ekspor ke Jepang dengan kerja sama Garuda Indonesia, dengan kesepakatan apabila kurang dari 20 ton, maka akan ditanggulangi oleh APBD kita sebagai stimulus. Kalau lebih dari 20 ton akan ditanggung ekportir. Tetapi sampai saat ini APBD kita belum terpakai,” beber Olly.
Olly mengakui ekspor ke Jepang sempat terhenti yang diakibatkan kenaikan harga avtur sebagai bahan bakar pesawat.
Kunjungan turis Amerika Serikat, Cina dan Australia setelah dibukanya pembatasan, mulai mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Kunjungan rata-rata mencapai 125 turis yang masuk ke Sulut ikut berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Sulut. Bahkan pertumbuhan ekonomi Sulut diprediksi dapat mencapai 6 persen. Ini sangat berdampak signifikan,” kata Olly.
“Pertumbuhan ekonomi kita merata di seluruh kabupaten/kota yang ada. Baik yang ada di kepulauan dan perkotaan. Demikian juga tingkat pengangguran hanya terjadi di perkotaan yang diakibatkan pandemi. Khusus untuk kemiskinan, Sulut mencatat 7,28 persen turun dari angka 7,77 persen pada 2021,” ujarnya.
Awal penjelasan, Olly merinci posisi Sulut yang berbatasan langsung dengan Filipina, khususnya tiga kabupaten yang ada, yang akan terdampak ketika terjadi gejolak.
Olly juga menjelaskan nilai kerukunan Sulut, yang menjadi etalase keberagaman dengan adanya Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA).
“FKUB menjadi cikal bakal BKSAU sehingga indeks kerukunan umat beragama ada di peringkat IV. Ditambah lagi Sulut merupakan
provinsi paling bahagia di Indonesia,” katanya.
Untuk pembangunan rumah sakit, Sulut juga memiliki fasilitas yang baik. Sehingga pada pandemi Covid-19, mampu menampung pasien.
“Ada 4 rumah sakit baru yang diresmikan termasuk RSUD Provinsi Sulut dan RS Mata,” sebut Olly.
Turut hadir, Deputi Bank Indonesia Yuda Agung, Komisaris OJK Dian Ediana Rae, dan
anggota tim Komisi XI, Indah Kurnia dari PDIP, Putri Komaruddin dari Partai Golkar,
Anis Byarwati dari PKS, Siti Mufattahah dari Partai Demokrat, Harmusa Oktaviani dari Partai Demokrat dan jajaran pimpinan Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat maupun Kepala OJK Sulutgomalut Winter Marbun dan Sekdaprov Sulut Praseno Hadi.(srv)
