Buktikan Energi Berkeadilan, 3.860 Keluarga di Sulsel Nikmati Listrik

Warga Desa Tancung kini nikmati listrik. Foto : ist

Makassar, Sulutreview.com – Sebagai bentuk mewujudkan energi berkeadilan, PT PLN (Persero) berhasil melistriki 3.860 rumah tangga yang kurang mampu di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sambungan listrik gratis tersebut merupakan realisasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Sambungan listrik gratis ini, dinyalakan di dua tempat, yakni Desa Mattirotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, pada Kamis (08/09/2022) dan Desa Tancung, Kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, Sabtu (10/09/2022).

Bupati Wajo, Amran Mahmud menyampaikan apresiasi atas bantuan listrik gratis dari Kementerian ESDM dan PLN.

“Bantuan ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Khususnya di Desa Tancung yang sebelumnya belum tersambung listrik,” katanya.

Dia berharap sambungan untuk 3.000 warga di Desa Tancung yang belum terlistriki dapat dituntaskan. “Dengan demikian tidak ada lagi masyarakat Wajo yang tidak menikmati listrik,” ungkap Amran.

Seorang penerima Program BPBL di Kabupaten Wajo, Norma mengatakan program ini sangat membantunya. Terutama untuk membantu usaha tenun yang dikerjakannya saat ini.

“Saya bahagia sekali mendapatkan bantuan sambungan listrik, ini sangat membantu pekerjaan saya yant membutuhkan penerangan. Dengan adanya listrik semua jadi mudah,” sahut Norma.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar menyampaikan bantuan kepada 3.860 sambungan listrik ini, memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 sebesar Rp 3,7 miliar.

Hal ini mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

“Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu proses penyalaan listrik dan untuk 3.000 warga Desa Tancung,” sehut Wanhar.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 rumah tangga di Indonesia, khususnya masyarakat tidak mampu yang tinggal di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) menjadi sasaran program BPBL melalui APBN 2022.(srv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *