Mitra, Sulutreview – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), kembali meraih Predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk tujuh kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.
WTP ke-7 ini diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Manado Karyadi, S.E. M.M. Ak. CA. CFrA, CSFA dan diterima langsung oleh Bupati James Sumendap SH didampingi Ketua DPRD Mitra Marty Ole.
Sekretaris Daerah David Lalandos AP.MM menyampaikan, diraihnya WTP ke-7 ini atas dorongan dan motifasi dari Bupati James Sumendap SH bekerja sama dengan pihak Kajari Minsel dan Polres Mitra, Jumat (13/05/2022).
“Lewat motivasi dan dorongan dari Pak Bupati dan bekerja sama dengan Kajari dan Polres Mitra serta Kabupaten Minahasa Tenggara boleh menerima hasil yang memuaskan,” ujar Lalandos.
Tak lupa juga Lalandos memberikan banyak terima kasih kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lewat kerja keras dan kerja sama seluruh ASN di lingkup Pemkab Mitra.
“Opini WTP ini bisa dicapai berkat proaktifnya Organisasi Perangkat Daerah saat melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan internal dan Pemeriksaan dari BPK,” jelasnya
Lulusan terbaik IPDN ini juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Mitra yang selalu mengawal penggunaan anggaran tahun 2021.
“Kami berikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Mitra yang sudah melakukan fungsi kontrol penggunaan anggaran Pemerintah Daerah, lewat pengawasan anggaran Kabupaten Mitra boleh meraih Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK,” tukasnya
Turut mendampingi Bupati saat penerimaan LHP LKPD yakni Kaban BKD Mecky Tumimomor, Inspektur Marie Makalow, serta para asisten. (***)
